Iwan M Ridwan Desak Penundaan Proyek BBWS, Petani dan Masyarakat Suarakan Kekhawatiran Intrusi Air Laut

Pangandaran, global aktual – Rencana pelaksanaan proyek infrastruktur Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran menuai gelombang penolakan dari warga, khususnya para petani dan tokoh masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDIP Iwan M Ridwan angkat bicara dan meminta agar proyek tersebut dihentikan sementara waktu untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Sebtu (31/05/2025), Iwan menegaskan bahwa suara masyarakat tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan, terlebih jika proyek yang dimaksud berpotensi membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi warga.

“Kami mendengar jelas suara masyarakat. DPRD akan segera memanggil pihak BBWS serta instansi terkait untuk meminta klarifikasi dan penjelasan resmi. Kami tidak akan membiarkan proyek yang berpotensi merugikan masyarakat ini dilanjutkan tanpa kajian komprehensif dan partisipatif,” tegas Iwan M Ridwan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak boleh bersikap pasif atau hanya menjadi kepanjangan tangan proyek pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata Asep, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi kepentingan masyarakatnya sendiri.

“Kami ingin pemerintah daerah berperan aktif, tidak sekadar fasilitator. Harus ada keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat, terutama mereka yang hidupnya bergantung pada alam dan sumber daya lokal,” imbuhnya.

Kekhawatiran paling besar datang dari para petani di sekitar lokasi proyek. Mereka mengaku belum pernah mendapatkan informasi yang utuh mengenai tujuan, skema, maupun dampak dari proyek BBWS tersebut. Menurutnya mereka mengaku cemas jika proyek tersebut justru memicu masuknya air laut ke dalam sistem sungai yang selama ini menjadi sumber utama irigasi pertanian.

“Karena mereka menggantungkan hidup dari sawah. Kalau air sungai tercampur air asin, habislah panennya. Sekali kena air asin, tanah jadi rusak dan tidak bisa ditanami untuk waktu lama. Pemerintah harus pikirkan ini sebelum semuanya terlambat,” ujarnya dengan nada khawatir.

Iwan M Ridwan juga menyoroti buruknya komunikasi antara pelaksana proyek dan masyarakat terdampak. Ia menyebut selama ini belum ada upaya sosialisasi langsung dari pihak BBWS kepada para petani, sehingga informasi yang mereka terima lebih banyak berasal dari kabar yang simpang siur.

“Seharusnya sebelum proyek jalan, masyarakat petani diajak bicara. Jangan tiba-tiba ada alat berat masuk. Sawah ini bukan hanya lahan, tapi sumber kehidupan mereka,” tambah Iwan.

Iwan M. Ridwan yang juga masyarakat Karangtirta Pangandaran, mengecam lemahnya komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Menurutnya, proyek yang menyangkut perubahan lingkungan haruslah melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan.

“Ini bukan soal pembangunan semata, tapi menyangkut keadilan ekologis. Masyarakat pesisir sudah lama hidup berdampingan dengan alam. Kalau ada proyek besar seperti ini, masyarakat harus dilibatkan sejak awal, bukan justru dipinggirkan,” ucap Iwan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan yang tidak partisipatif justru akan menimbulkan konflik sosial baru dan berpotensi gagal mencapai tujuannya.

“Ketimpangan informasi dan minimnya keterlibatan publik ini sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai pembangunan justru menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat kecil,” ujar Iwan.

DPRD Siap Turun ke Lapangan dan Bentuk Tim Investigasi

Menutup pernyataannya, Ketua DPRD Asep Noordin memastikan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lokasi proyek guna melakukan verifikasi lapangan dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat terdampak.

“Kita akan bentuk tim DPRD untuk meninjau lokasi, berdialog dengan warga, dan melihat langsung potensi dampak lingkungannya. Kita butuh transparansi dan keterlibatan publik dalam setiap langkah pembangunan,” pungkas Iwan M Ridwan.  (Hrs – ADV)