Ketua DPRD Pangandaran Dorong Pemerintah Pusat dan Provinsi Siapkan Akses Infrastruktur Wisata
Pangandaran, global aktual – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan perlunya campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembangunan infrastruktur akses menuju kawasan wisata unggulan di Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, keterbatasan aksesibilitas masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Pangandaran ini adalah etalase pariwisata Jawa Barat dan bahkan nasional, tapi masih banyak akses jalan yang belum layak, terutama menuju destinasi wisata di wilayah selatan dan pelosok desa. Kami butuh dukungan dari pusat dan provinsi untuk mempercepat pembangunan,” ujar Asep, Selasa (27/05/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Asep Noordin memaparkan bahwa sejumlah akses menuju kawasan wisata strategis seperti Pantai Batu Hiu, Pantai Madasari, Green Canyon, hingga kawasan wisata budaya di Kalipucang dan Cijulang masih memerlukan peningkatan infrastruktur, baik jalan, penerangan, maupun jembatan penghubung.
“Kita sering mendengar keluhan wisatawan soal jalan rusak, minimnya petunjuk arah, serta kurangnya fasilitas umum seperti tempat istirahat, area parkir, dan terminal wisata. Hal ini sangat mempengaruhi kenyamanan dan minat kunjungan,” tambahnya.
Sebagai Ketua DPRD, Asep mendorong agar pemerintah daerah aktif melakukan lobi anggaran ke tingkat provinsi dan pusat. Ia juga mendukung penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur pariwisata melalui penyusunan dokumen teknis dan perencanaan tata ruang berbasis potensi wilayah.
Asep menggarisbawahi bahwa tugas pembangunan infrastruktur tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah, melainkan perlu sinergi antar lembaga, termasuk Kementerian PUPR, Bappenas, serta Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat.
“Kami di legislatif siap mengawal, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan di lapangan. Tapi pemerintah daerah juga harus proaktif menyampaikan usulan program yang berdampak luas,” tegas Asep.
Menurut Asep bahwa pihak dinas terkait sudah mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur prioritas untuk pengembangan destinasi pariwisata tahun 2025–2027. Salah satunya adalah perbaikan jalan penghubung ke Pantai Karapyak dan pembangunan akses baru menuju kawasan wisata agro di Kecamatan Langkaplancar.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi sangat dibutuhkan agar pembangunan di sektor wisata tidak terhambat hanya karena keterbatasan APBD.
“Kami harap pembangunan tidak hanya terfokus di pusat kota Pangandaran saja. Wilayah-wilayah wisata lain juga punya potensi besar, tapi perlu akses jalan yang layak untuk menjangkau,” ucapnya.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, Asep berharap Pangandaran bisa menjadi destinasi wisata yang tidak hanya indah secara alam, tetapi juga nyaman dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pariwisata kita bukan hanya untuk wisatawan luar, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Maka pembangunan infrastrukturnya harus merata, terencana, dan didukung semua pihak,” pungkasnya. (Hrs – ADV)
