Bupati Pangandaran Tunjuk Langsung Petugas Pajak Desa, Bapenda Tidak Ada Kendala di Lapangan
Pangandaran, global aktual – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bupati Pangandaran Citra Pitriyami secara langsung menandatangani Surat Keputusan (SK) penunjukan petugas pendataan wajib pajak di tingkat desa. Penugasan tersebut merupakan bagian dari program strategis Feska (Fasilitasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah) yang telah dimulai sejak Maret 2025.
Tidak seperti biasanya yang dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau kepala badan teknis, penunjukan petugas kali ini dilakukan langsung oleh kepala daerah sebagai bentuk penegasan komitmen terhadap penguatan sistem perpajakan daerah.
Kepala Bidang PBB pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran, Lina Roslina, S.IP, menjelaskan bahwa para petugas telah disebar ke seluruh kecamatan untuk mendata dan memperbarui informasi wajib pajak, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
“Banyak dari mereka yang sebelumnya bekerja di kantor atau OPD, kini harus terjun langsung ke lapangan. Tantangannya cukup besar, karena medan di beberapa desa sulit dijangkau. Ada yang harus menyeberangi sungai, melintasi jembatan sempit, atau berjalan kaki ke pelosok desa,” ujar Lina saat ditemui di Kantor Bapenda, Kamis (10/7/2025).
Selain itu, lanjut Lina, jadwal kerja para petugas pun sering tidak sesuai dengan jam kerja formal, karena harus menyesuaikan dengan aktivitas warga yang mayoritas bekerja di sawah atau ladang.
“Petugas sering kali baru bisa mendatangi warga di sore atau bahkan malam hari. Hal ini memang menunjukkan dedikasi mereka, namun di sisi lain kami tetap memperhatikan aspek keselamatan dan efektivitas kerja,” tambahnya.
Meski dihadapkan pada sejumlah kendala, Bapenda mencatat beberapa desa menunjukkan kinerja luar biasa dalam program ini. Di antaranya adalah Desa Perakanmanggu, Ciparakan, Pegergunung, dan Harumandala yang masuk lima besar capaian pendataan terbaik.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja para petugas di desa-desa tersebut. Mereka disiplin, aktif melaporkan hasil kerja, dan menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain,” kata Lina.
Ia juga menyebut, penunjukan langsung oleh Bupati memberi dampak positif terhadap semangat kerja petugas di lapangan.
“Karena SK-nya langsung dari Ibu Bupati, mereka merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar. Ini menumbuhkan keseriusan dalam melaksanakan tugas, karena mereka merasa dipercaya langsung oleh pimpinan daerah,” ungkapnya.
Program pendataan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun sistem informasi perpajakan yang lebih akurat, terintegrasi, dan adil. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis kewilayahan.
“Kami berharap bukan hanya target pajak yang tercapai, tapi juga tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Data yang valid akan memperkuat tata kelola pemerintahan, baik di tingkat desa maupun kabupaten,” pungkas Lina Roslina. (Hrs)
