Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata Tolak Kehadiran Keramba Jaring Apung di Pananjung: “Ini Wilayah Konservasi, Bukan Untuk Gaya-Gayaan”
Pangandaran, global aktual — Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyatakan sikap tegas menolak keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang belakangan muncul di wilayah perairan Pananjung, salah satu kawasan pesisir strategis di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di wilayah pantai timur.
Dalam pernyataannya kepada media, Jeje menyebut kehadiran KJA tersebut tidak hanya tanpa koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah, namun juga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam stabilitas sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Pangandaran.
“Saya menolak gaya-gayaan atau perbedaan pendapat yang tidak berakar pada kajian lingkungan dan kepentingan bersama. Wilayah Pananjung adalah daerah terlindung yang sudah ditetapkan sebagai zona konservasi. Jadi bukan tempat untuk coba-coba atau uji kekuasaan,” ujar Jeje tegas, Senin (14/7/2025).
Jeje menjelaskan bahwa kawasan Pananjung merupakan zona konservasi penting yang mencakup terumbu karang, nonsegron (zona penyangga), dan jalur aktivitas wisata seperti watersport serta perahu pesiar. Selain itu, jalur tersebut juga merupakan lintasan utama bagi aktivitas nelayan lokal.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi karena menjadi pusat perputaran uang sektor pariwisata yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
“Kabupaten Pangandaran ini usianya baru 13 tahun, tapi sudah bisa mencatat laju pertumbuhan ekonomi daerah (PDRD) yang cukup. Salah satu faktornya karena kita punya daya tarik wisata yang luar biasa. Bayangkan, kalau 4 juta wisatawan datang dan belanja seratus ribu saja per orang, berapa ratus miliar uang yang berputar di sini,” paparnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan KJA yang tidak mempertimbangkan zonasi konservasi serta tidak mengindahkan aspirasi masyarakat dan peringatan pemerintah daerah, merupakan tindakan sepihak yang sangat disayangkan.
“Saya tidak anti investasi, tapi jangan seenaknya. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal keberlanjutan. Kalau rusak, siapa yang bertanggung jawab? Jangan korbankan masa depan daerah ini demi kepentingan sesaat,” imbuhnya.
Jeje menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia mengaku sudah mulai mengumpulkan dasar hukum terkait penetapan kawasan konservasi serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
“Saya akan berjuang, bukan diam. Saya sedang mengkaji semua dasar hukum yang relevan. Kalau perlu saya gugat ke pengadilan atas izin yang telah dikeluarkan,” tegas Jeje.
Dalam waktu dekat, ia berencana menemui Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan keberatan secara langsung, serta mengajukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disebutnya sebagai pihak pemberi izin operasional KJA.
“Saya akan menyuarakan persoalan ini ke tingkat atas. Ini bukan hanya soal Pangandaran, tapi juga soal keberpihakan negara terhadap masyarakat pesisir dan pelestarian lingkungan. Saya akan datangi Gubernur, saya akan datangi Menteri,” ujarnya.
Jeje juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing untuk melakukan aksi di luar jalur hukum. Ia meminta masyarakat bersabar dan mempercayakan penyelesaian persoalan ini kepada dirinya dan tokoh-tokoh yang memahami persoalan kelautan.
“Saya sudah bicara ke masyarakat, jangan ada gerakan liar. Jangan melakukan aksi-aksi yang destruktif. Percayakan kepada saya dan Ibu Susi Pudjiastuti. Kita tahu bagaimana beliau sangat konsisten dalam menjaga laut,” ungkapnya.
Selain menyuarakan ke tingkat provinsi dan pusat, Jeje juga menagih komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk bersikap transparan dan tegas.
“Saya juga minta kepada Pemda Pangandaran agar jangan hanya diam. Berikan penjelasan ke publik. Jangan semua ingin aman sendiri. Ini bukan saatnya bermain aman, ini saatnya bersikap,” tegasnya.
Jeje mengungkapkan bahwa dalam dua hari ke depan ia akan menyampaikan hasil kajian dan data resmi terkait kawasan konservasi kepada masyarakat Pangandaran dan Jawa Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.
“Saya ingin semua pihak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan konflik pribadi, ini perjuangan untuk menjaga laut, menjaga ekonomi lokal, dan masa depan generasi mendatang,” pungkas Jeje. (Hrs)
