Forum Bela Pariwisata Pangandaran Gelar Pertemuan Bahas Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur
Pangandaran, global aktual – Forum Bela Pariwisata Pangandaran (FBPP) akan menggelar pertemuan terbuka guna membahas konflik yang melibatkan keberadaan keramba jaring apung milik PT Pasifik Bumi Samudra di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 24 Juli 2025, pukul 19.30 WIB di RM Mina Family, Komplek Kampung Turis Pangandaran.
Undangan ini dikeluarkan FBPP menyusul aksi penolakan dari masyarakat, nelayan, dan para pelaku wisata setempat yang merasa keberadaan keramba tersebut merugikan mereka baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.
Ketua FBPP, Adi Pranyoto, SH. menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama yang melibatkan semua pihak. “Kami mengundang berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan agar bisa duduk bersama, menyampaikan pandangan, serta mencari titik temu atas persoalan yang belum terselesaikan dengan pihak perusahaan,” ujarnya.
FBPP selaku penyelenggara menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan pariwisata dan masyarakat pesisir agar tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Menurut koordinator FBPP, Iwan Sofa hingga saat ini belum ada penyelesaian konkret antara warga dan pihak PT Pasifik Bumi Samudra, sehingga diperlukan forum dialog terbuka agar masalah tidak semakin berlarut-larut dan berdampak negatif pada iklim pariwisata di kawasan Pantai Timur Pangandaran.
“Polemik keberadaan keramba jaring apung milik PT Pasifik Bumi Samudra di kawasan Pantai Timur Pangandaran terus menuai perhatian,” ujar Iwan Sofa.
Menindaklanjuti aksi dan sikap penolakan dari masyarakat Pantai Timur, para nelayan, dan para pelaku wisata Pangandaran terhadap keberadaan keramba jaring apung di kawasan Pantai Timur Pangandaran yang hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian dengan PT Pasifik Bumi Samudra, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami tidak ingin pembangunan atau investasi justru menimbulkan konflik horizontal. Pemerintah hadir untuk menjadi jembatan penyelesaian. Kalau ada yang merugikan masyarakat, tentu kami akan kaji ulang dan ambil sikap tegas,” ujar Bupati Citra.
Hingga saat ini belum ada penyelesaian konkret antara warga dan pihak PT Pasifik Bumi Samudra, sehingga diperlukan forum dialog terbuka agar masalah tidak semakin berlarut-larut dan berdampak negatif pada iklim pariwisata di kawasan Pantai Timur Pangandaran, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan bahwa dewan akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas perusahaan di kawasan pesisir.
“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan, untuk meminta penjelasan. DPRD bersama eksekutif siap mengawal penyelesaian ini sampai tuntas,” ucapnya.
Pertemuan berlangsung secara terbuka dan kondusif, dengan berbagai pihak menyampaikan pendapat secara bergantian. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian secara dialogis tanpa konflik berkepanjangan.
Senada dengan hal itu, Ketua HNSI Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyampaikan bahwa keberadaan keramba jaring apung telah berdampak langsung terhadap hasil tangkapan nelayan.
“Nelayan sudah resah. Ada ruang tangkap yang terganggu, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami dari HNSI akan terus mengawal hingga solusi konkret benar-benar dirasakan nelayan,” tegas Jeje. (Hrs)
