DPRD Pangandaran Soroti Dugaan Tiket Palsu Wisata, Fraksi PDIP Dukung Penegakan Hukum
PANGANDARAN, global aktual — Menyusul ramainya pemberitaan viral di media sosial terkait dugaan peredaran tiket wisata palsu di Kabupaten Pangandaran, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Rohimat Resdiana, menyatakan sikap mendukung penuh penegakan hukum oleh pihak kepolisian.
Rohimat menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kredibilitas institusi kepolisian dalam mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan tiket wisata tersebut.
“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Kami percaya Polri adalah institusi yang kredibel dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Untuk itu, kami mendukung agar kasus ini ditindaklanjuti secara tegas dan tanpa pandang bulu. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujarnya kepada awak media, Selasa (5/8/2025).
Terkait langkah legislatif, Rohimat menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Pangandaran telah turun langsung ke lapangan guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari tugas pokok DPRD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan destinasi wisata.
Lebih lanjut, Rohimat juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, khususnya kepada Bupati Hj. Citra Piryami, SH., atas upaya perbaikan sistem tata kelola pariwisata yang mulai menunjukkan hasil positif.
“Kami melihat adanya tren positif dalam capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Hingga Agustus 2025, tercatat sekitar Rp29,2 miliar dari target Rp35 miliar telah terealisasi. Bahkan target PAD tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp45 miliar. Ini menunjukkan kerja-kerja Bupati dalam membenahi sektor wisata dinilai cukup berhasil,” paparnya.
Di sisi lain, ia turut menanggapi isu adanya forum-forum diskusi yang kini mulai intens membahas persoalan dugaan tiket palsu dan menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik di Pangandaran. Namun demikian, ia memastikan bahwa hingga kini belum ada komunikasi resmi dengan DPC PDI Perjuangan.
“Kami juga mendengar ada forum yang sedang aktif berkomunikasi dengan beberapa partai di Pangandaran terkait isu ini. Tapi, kami konfirmasi ke Ketua DPC PDI Perjuangan, sejauh ini belum ada yang datang atau bersilaturahmi ke kami. Jadi apakah kami tidak diajak atau memang terlewat, kami juga belum tahu,” ungkapnya sambil tersenyum.
Kasus dugaan pemalsuan tiket wisata ini sebelumnya mencuat dan viral di sejumlah platform media sosial, memicu perhatian publik dan mendorong berbagai pihak untuk mendesak penegakan hukum secara transparan. Pemerintah daerah dan DPRD pun kini mengambil langkah serius dalam menindaklanjuti persoalan yang berpotensi merugikan pendapatan daerah dan mencoreng citra pariwisata Pangandaran tersebut. (Hrs)
