SPP Serahkan Data Reforma Agraria ke DPRD Pangandaran, Dorong Percepatan Kepastian Hukum atas Tanah Garapan Petani
PANGANDARAN, global aktual – Dalam upaya mendorong percepatan program Reforma Agraria yang berpihak kepada petani, Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran menggelar agenda silaturahmi sekaligus menyerahkan data nominatif objek tanah lokasi prioritas Reforma Agraria kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Pangandaran ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Asep Noordin dan Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pertanahan. Data yang diserahkan berisi daftar nama petani, lokasi tanah, serta status penguasaan lahan yang telah digarap oleh masyarakat petani selama bertahun-tahun namun belum memperoleh kejelasan hukum.
Dewan Suro SPP Kabupaten Pangandaran, Arif Budiman, menjelaskan bahwa penyerahan data nominatif ini merupakan bagian dari langkah advokasi dan perjuangan jangka panjang petani dalam mengakses hak atas tanah secara adil dan berdaulat.
“Kami membawa aspirasi petani yang selama ini terus-menerus memperjuangkan hak atas tanah yang telah digarap secara turun-temurun. Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga bentuk pemulihan ketimpangan struktur agraria yang masih dirasakan petani kecil,” ungkap Arif.
Ia menambahkan bahwa data nominatif ini mencakup sejumlah lokasi prioritas yang selama ini masuk dalam peta perjuangan SPP dan sudah melalui proses verifikasi partisipatif di tingkat komunitas.
Sementara itu, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan dukungannya atas langkah yang diambil SPP. Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, organisasi petani, dan lembaga negara seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah SPP dalam merumuskan dan menyampaikan data nominatif ini secara sistematis. DPRD siap mengawal proses selanjutnya agar Reforma Agraria di Pangandaran tidak hanya menjadi wacana, tetapi terealisasi secara nyata di lapangan,” ujar Asep.
Pihaknya berjanji akan menjadwalkan rapat koordinasi lintas sektor, melibatkan BPN, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bagian hukum pemerintah daerah, guna memastikan seluruh tahapan Reforma Agraria berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Rohimat Resdiana anggota Komisi I DPRD Pangandaran, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa kehadiran data nominatif dari SPP akan menjadi landasan penting untuk menyusun langkah-langkah legislasi maupun pengawasan terhadap kebijakan pertanahan di daerah.
“Komisi I akan memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya menjadi arsip, tapi juga menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan daerah yang berpihak kepada petani. Reforma Agraria harus dibarengi dengan political will yang kuat,” ucap Rohimat.
Penyerahan data nominatif ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang SPP dalam memperjuangkan keadilan agraria melalui mekanisme negara. Reforma Agraria sendiri merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam rangka pemerataan akses sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan struktural di pedesaan.
Kegiatan silaturahmi ini ditutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis dan sesi dialog terbuka antara perwakilan petani, pengurus SPP, dan anggota DPRD yang hadir. Arif Budiman berharap langkah ini menjadi pintu masuk untuk kerja-kerja kolaboratif antara gerakan rakyat dan institusi negara dalam mewujudkan cita-cita Reforma Agraria sejati di Pangandaran. (Hrs)
