Pemkab Pangandaran Kurangi Defisit Rp100 Miliar di Tengah Penurunan Dana Transfer Pusat, Fokus pada Efisiensi dan Pelayanan Dasar
Pangandaran, global aktual – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja fiskal yang positif di tengah tekanan keuangan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tahun anggaran 2026 sebesar Rp144 miliar. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Pangandaran berencana menurunkan defisit anggaran hingga sekitar Rp70 miliar dan tetap menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, mengungkapkan bahwa upaya penyehatan fiskal telah dimulai sejak awal tahun 2025 dengan menekankan pada efisiensi belanja daerah, pengendalian arus kas (cashflow), serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun 2025 ini menjadi awal penyehatan fiskal. Defisit kita berkurang hampir Rp100 miliar, berkat efisiensi, pengendalian cashflow, serta penambahan PAD,” ujar Iwan di Pangandaran, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, meski dana transfer dari pusat berkurang, pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan membayar kewajiban dan utang tanpa mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Langkah pembayaran utang dilakukan secara bertahap agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Iwan menjelaskan, fokus utama pemerintah daerah pada tahun depan adalah menurunkan defisit hingga mencapai angka minimal Rp70 miliar. Di sisi lain, pembangunan tetap mendapat porsi penting dengan alokasi anggaran pembangunan sekitar Rp100 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek strategis, termasuk penguatan layanan kesehatan masyarakat. “Pembangunan fasilitas kesehatan seperti poli jantung dan unit cuci darah di RSUD Pandega tetap berjalan, dan segera akan diresmikan,” jelasnya.
Sebagai wujud nyata peningkatan pelayanan publik, Pemkab Pangandaran akan meresmikan layanan hemodialisa (cuci darah) di RSUD Pandega Pangandaran pada 23 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke-13.
“Mulai 23 Oktober nanti, warga tidak perlu lagi ke luar daerah seperti Purwokerto atau Banjar untuk cuci darah. Layanan sudah tersedia dan dapat menggunakan BPJS,” kata Iwan.
Selain itu, pembangunan poli jantung juga tengah dilakukan dan ditargetkan selesai tahun ini. Pemkab bahkan tengah menyiapkan dokter spesialis jantung untuk memperkuat layanan RSUD Pandega.
Meski fokus utama diarahkan pada efisiensi fiskal, pembangunan infrastruktur tetap berlanjut. Salah satunya adalah proyek jembatan penghubung Sodong–Kopo, yang akan memperkuat konektivitas kawasan wisata Nusa Wiru hingga Batu Karas. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025.
Pada tahun 2026, pemerintah juga akan menaikkan status sejumlah jalan desa menjadi jalan kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.
Iwan M. Ridwan menilai bahwa penurunan dana transfer dari pusat harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan memperkuat disiplin anggaran.
“Penurunan dana ini tidak hanya terjadi di Pangandaran, tapi di seluruh Indonesia. Yang penting bagaimana pemerintah daerah mampu menyikapi situasi ini dengan bijak — melakukan efisiensi tanpa memangkas pelayanan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Pangandaran akan memperkuat fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan mengawal agar program prioritas tetap dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Jangan sampai alasan penghematan justru menghambat akses publik terhadap layanan dasar,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi keuangan dengan tema pembangunan “Penyehatan Fiskal dan Penguatan Pelayanan Publik.”
“Tema pembangunan tahun 2026 bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi bagaimana menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama,” tutup Iwan. (Hrs)
