Wabup Dompu Dorong Pemerataan Dana Transfer dalam Kunker Banggar DPR RI di Mataram
Mataram, global aktual – Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis siang, berlangsung dinamis dengan dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi NTB. Forum strategis ini menjadi ruang dialog fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional tahun mendatang.
Wakil Bupati Dompu, Syirajudin SH, hadir mewakili Kabupaten Dompu dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Mataram, pada 14 November 2025. Acara tersebut juga dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB, pejabat struktural provinsi, serta jajaran Banggar DPR RI yang dipimpin unsur pimpinan komisi.
Kunker ini bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait peningkatan penerimaan daerah serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam penyusunan APBN. Ruang pertemuan yang berarsitektur tradisional Sasak tersebut berubah menjadi forum diskusi intens dengan paparan data dan pembahasan kebijakan fiskal.
Dalam sesi penyampaian aspirasi daerah, Wabup Dompu menyampaikan harapan agar kebijakan TKD lebih mempertimbangkan kondisi geografis, karakter pembangunan, serta kebutuhan pelayanan publik di setiap daerah.
“Kami berharap Pemerintah Pusat melalui Banggar DPR RI memberikan perhatian lebih kepada daerah dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal merupakan prioritas kami,” ujar Syirajudin.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak akan optimal tanpa dukungan fiskal yang memadai, terutama bagi daerah yang masih mengejar ketertinggalan.
Wabup Syirajudin turut memaparkan potensi besar Kabupaten Dompu, antara lain:
- Pertanian dan hortikultura, khususnya jagung sebagai komoditas unggulan.
- Peternakan sapi dan kerbau, yang menjadikan Dompu sebagai salah satu lumbung ternak di NTB.
- Pariwisata alam, termasuk Teluk Saleh, Pulau Satonda, dan jalur wisata Gunung Tambora.
Menurutnya, seluruh potensi tersebut dapat menjadi lokomotif ekonomi daerah jika ditopang dengan anggaran berkelanjutan dan proporsional.
“Kami berkomitmen meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah dana transfer akan kami pastikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Banggar DPR RI menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBN agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Pertemuan ditutup dengan optimisme meningkatnya sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan komunikasi terbuka dan kebijakan yang berpihak, pembangunan di wilayah seperti Kabupaten Dompu diharapkan dapat melaju lebih cepat dan merata. (Nasaruddin Pers)
