KNPI Desak SPPG Tingkatkan Mutu Sajian MBG dan Transparansi Pengelolaan Program
Pangandaran, global aktual – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran menyoroti rendahnya kualitas sajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak SPPG untuk memperbaiki tata kelola program. Desakan itu disampaikan dalam audiensi resmi antara KNPI dan Koordinator SPPG Pangandaran yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Parigi pada Senin (8/12/2025).
Audiensi tersebut dihadiri Sekretaris DPD KNPI Pangandaran, Tian Kadarisman, bersama jajaran pengurus KNPI, pihak kepolisian, serta perwakilan SPPI. Pertemuan difasilitasi Pemerintah Kecamatan Parigi sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat terhadap mutu makanan dan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam penyampaiannya, Tian Kadarisman menegaskan bahwa perbaikan sistematis harus segera dilakukan, terutama terkait transparansi data dapur MBG, akuntabilitas kerja pelaksana, dan jaminan kualitas pangan.
“Kami meminta SPPG membuka data resmi jumlah dapur yang aktif maupun nonaktif serta memperjelas indikator kelayakan operasional. Dapur tidak boleh beroperasi sebelum memenuhi syarat higienitas, sanitasi, dan adanya ahli gizi yang bertanggung jawab atas perencanaan menu,” ujar Tian.
Ia juga menyoroti banyaknya keluhan penerima manfaat terkait mutu sajian. Menurut KNPI, keluhan itu menjadi indikasi bahwa pengawasan kualitas belum berjalan optimal. Tian mengecam keras dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik terbuka kepada pelaksana program.
“Ini program sosial yang didanai oleh uang rakyat. Pelaksana wajib bersikap profesional, bukan mengancam atau menekan warga yang mengungkapkan keluhan,” tegasnya.
Selain kualitas makanan, KNPI menilai dampak ekonomi lokal dari program MBG harus menjadi prioritas. Mereka menuntut transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja dapur serta memastikan tidak ada pemotongan upah di bawah standar. KNPI juga mendorong penggunaan bahan baku dari petani, UMKM lokal, dan sinergi dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih agar perputaran ekonomi dirasakan langsung oleh warga Pangandaran.
Dalam kesempatan itu, KNPI menyerahkan dokumen berisi tujuh tuntutan mendesak kepada SPPG Pangandaran, meliputi:
- Audit dan Publikasi Dapur
SPPG diminta melakukan audit dan mengumumkan secara terbuka data seluruh dapur aktif maupun nonaktif beserta indikator kelayakan operasional. - Jaminan Kualitas dan Keamanan Pangan
Seluruh dapur MBG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan memiliki ahli gizi yang mengawasi keamanan serta nilai gizi makanan. - Penghentian Intimidasi
Setiap bentuk ancaman, tekanan, atau pemblokiran terhadap warga yang menyampaikan keluhan harus dihentikan. - Netralitas dan Profesionalisme
Koordinator SPPG diminta menjaga profesionalitas dalam menangani konflik internal dan mengutamakan kepentingan penerima manfaat. - Prioritas Tenaga Kerja Lokal
SPPG diminta memberi prioritas kepada warga lokal Pangandaran dalam proses rekrutmen dapur MBG. - Pembelian Bahan Baku Lokal
KNPI meminta dapur MBG memprioritaskan produk petani dan UMKM Pangandaran serta bekerja sama dengan BUMDes dan koperasi lokal. - Integritas Pengelolaan Dana dan Upah
KNPI menuntut kepastian bahwa dana program digunakan maksimal untuk kualitas makanan dan upah pekerja, tanpa potongan yang merugikan tenaga kerja.
KNPI memberikan batas waktu 5×24 jam kepada SPPG untuk memenuhi tuntutan tersebut dan melakukan perbaikan signifikan. Jika tidak ada langkah konkret, KNPI menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dan instansi terkait di Kabupaten Pangandaran.
Tian menegaskan, KNPI akan terus mengawal program MBG agar berjalan sesuai tujuan utamanya: memberikan makanan bergizi yang layak bagi masyarakat dan memberdayakan potensi ekonomi lokal. (Hrs)
