Pembangunan Kantor KDMP Doro Melo Digagas, Publik Soroti Kesiapan Administrasi dan Transparansi Anggaran
Dompu, global aktual – Pemerintah Desa Doro Melo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, menyatakan kesiapan untuk membangun Kantor Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Rencana tersebut mengemuka dalam rapat pembangunan yang digelar di Kantor Desa Doro Melo dan melibatkan unsur perangkat desa serta lembaga pengawasan dan keamanan.
Rapat yang berlangsung tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Doro Melo, Supriadin alias Dade, jajaran staf desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Kasi Perencanaan Desa. Forum ini menjadi ruang awal pengambilan keputusan strategis yang akan menentukan arah pembangunan KDMP ke depan.
Namun, di balik optimisme yang disampaikan pemerintah desa, perhatian publik mulai tertuju pada sejauh mana kesiapan administrasi dan keterbukaan perencanaan anggaran proyek tersebut. Pasalnya, hingga rapat digelar, pembangunan KDMP masih berada pada tahap awal persiapan.
Kepala Desa Doro Melo, Supriadin, kepada Global Aktual mengungkapkan bahwa hambatan utama pembangunan KDMP selama ini adalah persoalan lahan. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut setelah aspek legalitas lahan terselesaikan.
“Kami masih akan mengajukan surat resmi ke instansi terkait untuk penetapan lahan sebagai lokasi pembangunan KDMP,” ujar Supriadin.
Tahapan administratif ini dinilai krusial mengingat legalitas lahan dan kesesuaian tata ruang kerap menjadi sumber persoalan dan potensi sengketa di kemudian hari. Tanpa kepastian hukum, pembangunan fisik dikhawatirkan berisiko menimbulkan konflik.
Di sisi lain, Supriadin menyebut bahwa pengecekan awal lokasi telah dilakukan. Kasi Perencanaan Desa diklaim telah turun langsung ke lapangan untuk menilai kelayakan lokasi dan menyatakan area tersebut layak untuk pembangunan KDMP.
Meski demikian, hingga kini belum ada pemaparan terbuka kepada publik mengenai hasil kajian teknis tersebut, termasuk kondisi drainase, aksesibilitas lokasi, hingga estimasi kebutuhan anggaran pembangunan. Padahal, keterbukaan informasi menjadi prasyarat penting untuk memastikan proyek KDMP benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target program.
Kehadiran BPD dalam rapat tersebut menjadi sorotan tersendiri. Sebagai lembaga pengawasan desa, BPD diharapkan tidak hanya hadir secara formal, tetapi aktif mengawal setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan agar berjalan transparan dan sesuai aspirasi warga.
Sementara itu, keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pembangunan berlangsung. Namun demikian, pengamanan sosial dinilai tidak akan efektif tanpa pengawasan publik yang kuat terhadap proses perencanaan dan penggunaan anggaran.
KDMP sendiri diproyeksikan sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, wadah pengelolaan potensi lokal, serta instrumen penguatan usaha masyarakat. Kini, pembangunan KDMP Desa Doro Melo berada di titik awal antara harapan dan pembuktian.
Masyarakat menunggu langkah konkret Pemerintah Desa Doro Melo, mulai dari kejelasan legalitas lahan, transparansi anggaran, hingga kepastian waktu pelaksanaan. Sebab, bagi warga, KDMP bukan sekadar bangunan fisik, melainkan janji masa depan ekonomi desa—janji yang akan diuji bukan oleh pernyataan dalam rapat, melainkan oleh kerja nyata dan keberanian membuka proses pembangunan kepada sorotan publik. (Nasaruddin Pers)
