Tambang Pasir Ilegal Nagreg Disorot, Aktivis Siapkan Aksi Besar Kepung Dinas ESDM hingga Satpol PP Jabar
Bandung, global aktual – Dugaan pembiaran aktivitas tambang pasir ilegal di Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, memicu reaksi keras dari kalangan aktivis dan masyarakat. Aliansi Aktivis Anak Bangsa bersama sejumlah elemen masyarakat Jawa Barat berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada Selasa, 10 Februari 2026, dengan sasaran kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat.
Rencana aksi tersebut telah disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada Polda Jawa Barat. Demonstrasi itu digelar sebagai bentuk protes atas dugaan lambannya penanganan tambang pasir yang disebut-sebut beroperasi tanpa izin.
Koordinator Aliansi Aktivis Anak Bangsa, Adhie Jarra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan instansi terkait yang dinilai belum mengambil langkah tegas meski aktivitas tambang diduga melanggar aturan.
Menurut Adhie, Kamis (05/02/2026) tambang pasir di Nagreg sebelumnya telah dilakukan inspeksi dan dipasangi plang larangan oleh instansi teknis. Namun, aktivitas penambangan dilaporkan masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi tersebut memunculkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya pembiaran dalam pengawasan dan penegakan hukum.
“Aksi ini menjadi peringatan kepada pemerintah daerah dan instansi teknis agar segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang yang diduga ilegal,” ujar Adhie.
Aliansi Aktivis Anak Bangsa menuntut pemerintah daerah melalui Dinas ESDM, DLH, dan Satpol PP Jawa Barat untuk segera menghentikan aktivitas tambang yang tidak memiliki izin serta memberikan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, massa aksi juga mendesak adanya koordinasi lintas instansi agar pengawasan pertambangan dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik lingkungan maupun sosial di masyarakat.
Aksi demonstrasi yang direncanakan tersebut diperkirakan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dan dipandang sebagai bentuk tekanan publik terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menegakkan aturan sektor pertambangan serta perlindungan lingkungan hidup.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas ESDM, DLH, maupun Satpol PP Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan dan rencana aksi tersebut. (Hrs)
