Komisi II DPRD Pangandaran Dorong Penguatan Pengelolaan Wisata Citumang Melalui SOP, Sertifikasi Usaha, dan Sinergi Stakeholder
PANGANDARAN, global aktual – Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran melakukan kunjungan kerja ke objek wisata Citumang Body Rafting guna mendorong peningkatan pengelolaan destinasi wisata tersebut. Kunjungan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangandaran Hendra Lesmana bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Minggu (08/03/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menyinkronkan langkah antara pemerintah daerah, legislatif, dan para pelaku usaha wisata dalam memperkuat pengelolaan serta meningkatkan kualitas pelayanan di salah satu destinasi unggulan Pangandaran tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangandaran, Hendra Lesmana, menegaskan bahwa pengelolaan usaha wisata harus mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku. Menurutnya, para pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga harus melengkapi berbagai persyaratan lanjutan seperti verifikasi lokasi, lingkungan, hingga memperoleh sertifikat standar dari pemerintah provinsi.
“Setelah NIB diterbitkan, masih ada tahapan lain yang harus dipenuhi, termasuk verifikasi dan sertifikasi standar usaha. Ini penting agar usaha wisata berjalan sesuai regulasi dan memiliki legalitas yang kuat,” ujar Hendra.
Selain itu, ia juga menyarankan agar para pengelola wisata membentuk kelembagaan yang lebih terstruktur, seperti perusahaan atau holding, guna memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan usaha wisata.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II juga menyoroti pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pemandu dan pengelola wisata body rafting di Citumang.
Hendra menegaskan bahwa SOP harus disusun secara jelas dan dipasang di lokasi wisata agar diketahui oleh seluruh pengelola maupun wisatawan. Selain itu, kondisi peralatan keselamatan juga harus dipastikan dalam keadaan baik sebelum digunakan.
“Keselamatan wisatawan adalah prioritas utama. Setiap peralatan yang digunakan harus dipastikan berfungsi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Tak hanya soal keselamatan, Komisi II juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemandu wisata. Para pemandu diharapkan memiliki kode etik yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan bahasa asing guna mendukung pelayanan terhadap wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara.
Menurut Hendra, Citumang memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai wisata petualangan, tetapi juga sebagai wisata edukasi. Pemandu wisata diharapkan mampu memberikan informasi yang lengkap kepada pengunjung, mulai dari kondisi alam, flora dan fauna, hingga sejarah kawasan tersebut.
“Wisata Citumang jangan hanya menjual paket body rafting saja, tetapi juga harus memberikan nilai edukasi sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan,” jelasnya.
Selain itu, Komisi II DPRD Pangandaran juga menyoroti pentingnya kerja sama yang lebih kuat antara Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kerja sama tersebut diharapkan dapat diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan lebih optimal dalam pengembangan destinasi wisata tersebut.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Pangandaran berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran, khususnya di objek wisata Citumang, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan citra pariwisata daerah. (Hrs)