Ketua DPRD Pangandaran Ajak Masyarakat Kuatkan Sinergi Hadapi Tantangan Ekonomi Pascapandemi
Pangandaran, global aktual – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyampaikan sejumlah pesan penting kepada masyarakat dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 yang digelar di Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.
Dalam kegiatan tersebut, Asep menekankan bahwa dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan hingga saat ini, khususnya dalam sektor perekonomian daerah. Ia menyoroti bagaimana kepemimpinan Bupati Pangandaran periode sebelumnya, H. Jeje Wiradinata, telah memainkan peran strategis dalam memulihkan kondisi ekonomi lokal.
“Jangan pernah kita lupakan perjuangan dan kebijakan Pak Jeje yang telah menorehkan sejarah penting dalam membangkitkan perekonomian Pangandaran. Beliau membuat kebijakan sekolah gratis dan layanan kesehatan gratis, serta membawa Pangandaran keluar dari masa sulit pandemi,” ujar Asep di hadapan warga desa Kalipucang dan Pamotan, Jumat (20/06/2025).
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Asep juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya secara langsung di ruang-ruang publik daripada di media sosial.
“Kalau ada perbedaan pendapat atau ide, mari kita diskusikan di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Bangun komunikasi yang sehat demi kemajuan bersama,” tegasnya.
Terkait kondisi keuangan daerah, Asep menyampaikan perlunya skema penyelesaian utang yang tepat oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ia meyakini, dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, kondisi ekonomi daerah akan membaik pada tahun-tahun mendatang.
“Jika kita bisa bersinergi, saling bahu membahu, maka pada tahun 2027 nanti, perekonomian Pemerintah Kabupaten Pangandaran bisa bangkit dan lebih stabil,” pungkasnya.
Selain itu, Asep juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap desa-desa yang masih dalam kategori sangat membutuhkan. Ia mendorong agar Pemkab Pangandaran bisa memberikan tunjangan khusus atau bantuan tambahan bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan akses maupun sumber daya.
“Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan terus terjadi. Pemerintah daerah harus hadir, termasuk dengan memberikan tunjangan khusus kepada desa-desa yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyatnya, sekaligus menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. (Hrs – ADV)
