21 Organisasi Pers Indramayu Siap Gelar Aksi Besar Tolak Pengosongan Gedung Graha Pers
INDRAMAYU, global aktual – Ketegangan antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kian memuncak. Sebanyak 21 organisasi jurnalis dan media yang tergabung dalam aliansi pers Indramayu menyatakan siap menggelar demonstrasi besar-besaran pada Kamis, 3 Juli 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Bupati Indramayu yang ngotot mengosongkan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI).
Gedung GPI selama ini telah menjadi markas kegiatan jurnalistik, tempat berhimpunnya berbagai organisasi wartawan lokal, serta pusat koordinasi dan advokasi profesi pers di Indramayu. Namun, Pemkab melalui keputusan sepihak berencana mengosongkan gedung tersebut dengan alasan yang belum sepenuhnya dijelaskan ke publik.
Rencana tersebut mendapat reaksi keras dari komunitas pers. Dalam pernyataan resminya, Ketua Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI), Asmawi, menegaskan bahwa seluruh organisasi telah menyepakati untuk melakukan aksi unjuk rasa damai namun masif sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan serta mengancam eksistensi pers daerah.
“Kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar soal gedung, tapi menyangkut martabat dan eksistensi profesi wartawan. Kami melihat keputusan ini sarat dengan aroma arogansi dan kesewenang-wenangan,” tegas Asmawi, Rabu (2/7/2025).
Unjuk rasa dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB, dengan titik kumpul di Gedung Graha Pers. Aksi kemudian akan berlanjut menuju Gedung Pendopo Indramayu, yang merupakan pusat pemerintahan daerah. Demonstrasi ini direncanakan melibatkan ratusan wartawan, aktivis LSM, hingga elemen masyarakat sipil yang bersimpati pada perjuangan pers.
Sementara itu, Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, juga menyampaikan kekecewaan mendalam atas pertemuan antara Ketua DPRD Indramayu dan perwakilan tujuh pejabat Pemkab, yang terdiri dari Kadis Kominfo, Kepala BKAD, Kabid Aset, serta beberapa birokrat lainnya. Pertemuan yang diharapkan menjadi jalan tengah justru berakhir tanpa hasil.
“Hasilnya nihil dan sangat mengecewakan. Kami menilai ini adalah produk dari kepemimpinan yang arogan, dzalim, dan penuh dendam. Karena itu, kami menginstruksikan seluruh organisasi untuk membawa kekuatan penuh dalam aksi nanti. Ini sudah darurat, kita tak bisa lagi menoleransi penindasan terhadap ruang gerak pers,” ujar Chong dengan nada geram.
Chong juga menekankan bahwa aksi ini akan menjadi pembuktian bahwa pers bukanlah profesi yang bisa diremehkan atau ditekan begitu saja oleh kekuasaan. “Bupati telah memantik bara, dan kini kami nyalakan perlawanan demi menjaga kehormatan profesi,” lanjutnya.
Koordinator Aksi, Tomi Susanto, yang juga menjabat sebagai Sekjen FPWI, menyatakan bahwa dalam rapat akhir persiapan unjuk rasa, telah disepakati bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai, terorganisir, dan melibatkan berbagai elemen. Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah organisasi masyarakat dan LSM turut menyatakan solidaritasnya terhadap perjuangan para jurnalis.
“Aksi ini bukan hanya perjuangan wartawan, tetapi juga perjuangan rakyat yang ingin melihat pemerintahan daerah yang transparan, adil, dan tidak semena-mena. Kita akan duduki Gedung Pendopo sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan zalim. Ini bentuk nyata bahwa jurnalis di Indramayu bersatu dan tidak akan tunduk pada tekanan,” jelas Tomi, yang juga merupakan tokoh muda dari Desa Sindang.
Lebih lanjut, Tomi menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan semata soal gedung, tetapi menyangkut hak atas ruang berekspresi, kebebasan pers, dan keberlangsungan kehidupan demokrasi lokal.
Para jurnalis berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog yang sejati, bukan sekadar formalitas tanpa hasil. Mereka juga mengimbau aparat keamanan untuk bersikap netral dan profesional dalam mengawal jalannya unjuk rasa agar tidak terjadi gesekan di lapangan.
