Proyek TPT di SDN 2 Sidamulih Diduga Tidak Transparan, Kepala Sekolah Membantah Keras
Ciamis, global aktual – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) di SDN 2 Sidamulih, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, menuai sorotan warga.
Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 itu diduga tidak transparan karena tidak memasang papan informasi proyek dan disebut-sebut tidak memberikan HOK (Hari Orang Kerja) kepada para pekerja.
Sejumlah warga menilai pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai prosedur. Salah satunya Peri Heryanto, warga setempat, yang menyampaikan keprihatinannya atas dugaan tersebut.
“Proyek ini terkesan seperti proyek siluman. Jadwal pekerjaan seharusnya dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2025, tetapi baru dikerjakan akhir Agustus.
Parahnya, tidak ada papan informasi dan para pekerja katanya tidak diberi upah. Ini seperti kerja bakti yang dipaksakan,” ungkap Peri kepada sergap.live, Selasa (28/10/2025) melalui sambungan telepon.
Selain itu, salah satu panitia pembangunan yang juga tenaga pendidik di sekolah tersebut disebut-sebut bersikap tertutup dan tidak responsif terhadap warga yang ingin menanyakan detail pekerjaan.
Hal ini memunculkan kesan kurang transparan dalam pelaksanaan proyek.
Menanggapi hal itu, Kepala SDN 2 Sidamulih, Saleh, S.Pd.I, membantah tegas tudingan tersebut.
Dikonfirmasi sergap.live pada hari yang sama, ia menjelaskan bahwa pekerjaan TPT memang benar ada dan dilaksanakan secara swakelola, dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Betul, pekerjaan itu ada dan dilakukan dengan sistem swakelola. Tapi isu yang menyebutkan tidak dibayarkan HOK itu tidak benar.
Kami sudah berkoordinasi dengan pihak desa dan lingkungan sekitar untuk menyelesaikan pekerjaan ini secara gotong royong,” jelasnya.
Lebih lanjut, Saleh menegaskan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terkait pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami sudah lapor dan koordinasi ke dinas. Jadi tudingan soal ketidakterbukaan dan tidak adanya upah itu hoaks alias tidak benar,” tegasnya.
Warga berharap, agar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lingkungan pendidikan, supaya semua pekerjaan berjalan sesuai aturan, transparan, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta kemanusiaan. (Yat Jr)
