Golkar Pangandaran “Ultimatum” Enjang Nafandi Menghadap Partai Gerindra Jabar
Pangandaran, global aktual – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran turun tangan langsung menghadapi isu sensitif dugaan rangkap kepengurusan partai yang menyeret nama Enjang Nafandi, anggota Fraksi Partai Golkar. Klarifikasi internal digelar sebagai langkah tegas untuk memutus spekulasi politik yang dinilai berpotensi mencederai integritas partai.
Klarifikasi dilakukan di Sekretariat DPD Golkar Pangandaran, Sabtu (3/1/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPD Golkar Pangandaran, M. Taufik, bersama Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang Organisasi. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa Golkar tidak mentolerir praktik dua kaki dalam politik.
Dalam keterangannya kepada media, M. Taufik menegaskan bahwa hasil klarifikasi menyebutkan Enjang Nafandi membantah pernah menjadi pengurus maupun anggota aktif Partai Gerindra.
“Kami sudah memanggil dan mengklarifikasi yang bersangkutan. Pernyataan beliau tidak pernah menjadi pengurus ataupun anggota Partai Gerindra. Ini kami sampaikan agar tidak ada lagi liar narasi di publik,” tegas M. Taufik.
Namun demikian, Golkar tidak menutup mata atas fakta beredarnya Surat Keputusan (SK) Partai Gerindra periode 2023–2024 yang mencantumkan nama Enjang Nafandi. Dokumen tersebut kini menjadi akar polemik dan dinilai sebagai indikasi kuat adanya kekeliruan administrasi atau miskomunikasi struktural di tubuh partai lain.
Sebagai langkah penuntasan, DPD Golkar Pangandaran menginstruksikan langsung Enjang Nafandi untuk menghadap DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, guna memperoleh klarifikasi resmi dan tertulis.
“Kami minta surat resmi dari Gerindra Provinsi yang menyatakan bahwa SK itu keliru dan yang bersangkutan tidak lagi—atau tidak pernah menjadi Dewan Penasihat Gerindra. Tanpa itu, isu ini tidak akan berhenti,” ujar M. Taufik dengan nada tegas.
Menurutnya, sikap ini diambil untuk menjaga marwah, disiplin, dan soliditas Partai Golkar, sekaligus menghentikan polemik yang berpotensi mengganggu stabilitas politik lokal Pangandaran.
Sementara itu, Enjang Nafandi menyatakan siap pasang badan menindaklanjuti perintah partai dengan melakukan klarifikasi ke tingkat provinsi setelah masa libur berakhir.
“Kami minta rekan-rekan media bersabar. Surat resmi dari DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat sedang kami tunggu. Awal pekan depan akan kami tindak lanjuti,” pungkas M. Taufik.
DPD Golkar Pangandaran menegaskan, kejelasan sikap Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat kini menjadi kunci, sekaligus penentu apakah isu rangkap kepengurusan ini akan berakhir sebagai kesalahan administrasi, atau membuka babak baru dinamika politik di Pangandaran. (Hrs)
