Di Tengah Ketidakpastian, Honorer Non Database BKN Datangi Pemkab Dompu, Pj Sekda Dinilai Belum Menjawab Nasib
Dompu, global aktual – Gelombang kegelisahan tenaga honorer non database Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mencuat di Kabupaten Dompu. Ratusan honorer mendatangi Kantor Bupati Dompu, Selasa (20/01/2026), untuk menuntut kepastian nasib mereka yang terancam dirumahkan akibat kebijakan kepegawaian nasional.
Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Gedung Paruga Parenta Bumi Nggahi Rawi Pahu itu menjadi kali kesekian dilakukan. Para honorer secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Dompu tidak menghentikan mereka dari aktivitas kerja sambil menunggu kejelasan kebijakan lanjutan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB dan BKN.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Dompu, H. Khairul Insyan, SE., MM, bersama jajaran pejabat terkait. Dalam forum dialog, para honorer menyampaikan kegundahan mereka atas ketidakpastian status, penghasilan, dan masa depan pekerjaan yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Pengamanan ketat dilakukan oleh aparat gabungan Polres Dompu, TNI, dan Satpol PP untuk memastikan jalannya dialog tetap kondusif. Meski demikian, ketegangan tetap terasa lantaran harapan besar honorer belum sepenuhnya terjawab.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pj. Sekda Dompu menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berada pada posisi serba terbatas karena harus tunduk pada regulasi dan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Ia menyebut, setiap langkah yang diambil Pemda semata-mata merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Pemerintah daerah tidak bisa membuat kebijakan yang bertentangan dengan regulasi. Jika itu dilakukan, maka secara hukum Pemda akan disalahkan,” tegas Khairul Insyan yang akrab disapa Dae Mpera.
Sebagai jalan tengah, Pemerintah Kabupaten Dompu menawarkan langkah audiensi ke Pemerintah Pusat dengan melibatkan dua orang perwakilan tenaga honorer non database BKN. Kesepakatan tersebut rencananya akan direalisasikan dalam waktu dekat, dengan harapan menjadi pintu masuk memperoleh kejelasan resmi dari kementerian terkait.
Namun, langkah tersebut dinilai belum menjawab kegelisahan yang dirasakan para honorer. Ketidakjelasan mengenai jaminan tetap bekerja dalam waktu dekat membuat sebagian peserta dialog memilih meninggalkan arena pertemuan sebagai bentuk kekecewaan atas jawaban yang disampaikan pemerintah daerah.
Aksi ini menjadi penegas bahwa persoalan tenaga honorer non database BKN di Dompu belum menemukan solusi konkret, dan bola keputusan sepenuhnya masih berada di tangan Pemerintah Pusat. (Nasaruddin Pers)
