Bupati Dompu Panggil Dishub Terkait Lalu Lintas Kendaraan Besar PT STM
Dompu, global aktual – Bupati Dompu Bambang Firdaus SE merespons keluhan masyarakat terkait aktivitas lalu lintas kendaraan berukuran besar milik PT Sumbawa Timur Mining (STM/Vale) yang beroperasi di Blok Onto, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah menilai persoalan ini perlu segera ditangani agar tidak memicu polemik berkepanjangan.
Langkah cepat yang diambil Bupati adalah memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Dompu untuk melakukan koordinasi dan pembahasan teknis terkait pengaturan lalu lintas kendaraan perusahaan tambang tersebut.
“Makanya saya harus panggil dulu Dinas Perhubungan, karena sampai sekarang Dishub belum melaporkan kepada bupati terkait persoalan ini,” ujar Bambang Firdaus, Rabu (28/01/2026) sore.
Menurut Bupati, Dishub sebagai instansi teknis memiliki kewenangan dalam pengaturan rute kendaraan, aspek keselamatan pengguna jalan, serta potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan infrastruktur jalan. Karena itu, pembahasan terpadu dinilai penting sebelum diambil keputusan lanjutan.
Ia menegaskan penyelesaian akan ditempuh melalui forum koordinasi bersama agar kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelancaran aktivitas investasi. “Sebaiknya kita duduk bersama dengan Dishub sebagai dinas teknisnya,” tegasnya.
Meski muncul keluhan warga, Bupati menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan PT STM guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Pihak manajemen PT STM juga disebut akan segera menghadap pemerintah daerah untuk membahas kondisi di lapangan.
Keluhan masyarakat muncul dalam beberapa hari terakhir menyusul aktivitas pengangkutan barang dan peralatan bertonase besar dari luar daerah menuju Dompu. Sejumlah warga bahkan mewacanakan aksi pemblokiran jalan dan penahanan kendaraan sebagai bentuk protes.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fahrurrozi, menyatakan belum menerima laporan maupun koordinasi resmi dari pihak perusahaan terkait pergerakan kendaraan tersebut. Ia menegaskan pentingnya koordinasi untuk penentuan rute dan mitigasi risiko keselamatan lalu lintas. (Nasaruddin Pers)
