DPRD Pangandaran Soroti Gaji Cleaning Service RSUD Pandega yang Belum Dibayarkan, RDP Segera Didorong
Dalam keterangannya melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (11/11/2026), Solehudin menegaskan bahwa pembayaran upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan dan perjanjian kerja.
Menurutnya, pembayaran gaji bukan sekadar persoalan kebijakan operasional perusahaan, melainkan kewajiban pemberi kerja yang harus dilaksanakan tepat waktu. Dalam hal ini, PT Prabu Niskala Dewata sebagai perusahaan penyedia jasa outsourcing perlu memberikan kejelasan terkait belum terpenuhinya hak para pekerja tersebut.
Solehudin menilai, persoalan ini harus segera ditangani agar tidak berlarut-larut dan semakin membebani pekerja yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan mereka.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa. Sebab, keberadaan tenaga cleaning service memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit.
“Harus dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kita juga harus mencegah terjadinya aksi mogok kerja, karena kebersihan dan sanitasi di RSUD Pandega berkaitan langsung dengan keselamatan pasien serta standar pencegahan infeksi,” tegasnya.
Menurut Solehudin, jangan sampai persoalan pembayaran hak pekerja berdampak terhadap terganggunya pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit yang menjadi salah satu unsur penting dalam keselamatan pasien.
Sebagai bentuk tindak lanjut, ia mendorong DPRD Kabupaten Pangandaran segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Direktur RSUD Pandega Pangandaran, manajemen PT Prabu Niskala Dewata selaku pihak ketiga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta perwakilan pekerja.
Melalui forum tersebut, DPRD diharapkan dapat memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai penyebab belum dibayarkannya gaji, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing pihak untuk menemukan solusi penyelesaian.
Selain meminta RDP, Solehudin juga menekankan perlunya pemeriksaan terhadap dokumen kontrak kerja sama antara RSUD Pandega Pangandaran dengan PT Prabu Niskala Dewata. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menelusuri mekanisme pembayaran, aliran dana, serta pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian kerja sama.
“Kita lihat kontrak kerja samanya dan aliran dananya. Harus jelas bagaimana kewajiban masing-masing pihak, bagaimana mekanisme pembayaran, serta apakah seluruh ketentuan dalam kontrak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia berharap, langkah pengawasan DPRD bersama instansi terkait dapat memberikan kepastian terhadap penyelesaian hak-hak pekerja cleaning service yang hingga kini dipersoalkan.
Solehudin menegaskan, pemenuhan hak tenaga kerja harus menjadi perhatian bersama. Di sisi lain, manajemen RSUD Pandega Pangandaran juga harus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa terganggu persoalan hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian pembayaran gaji kepada para pekerja, tetapi juga menjaga kualitas kebersihan, sanitasi, serta keselamatan pasien di RSUD Pandega Pangandaran. (Haris – ADV)