APBD Ciamis 2027 Disepakati, Herdiat Sunarya Tekankan Anggaran Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
CIAMIS, globalaktual.my – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama DPRD Kabupaten Ciamis resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara cermat, efektif, dan efisien dengan mengutamakan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Kesepakatan bersama itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis yang berlangsung di Gedung DPRD Ciamis, Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesempatan itu, Herdiat menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi, yang telah memberikan kontribusi pemikiran, tenaga, serta berbagai masukan selama proses pembahasan RAPBD berlangsung.
Menurutnya, tercapainya persetujuan bersama tersebut merupakan hasil komunikasi dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif. Kesepakatan ini juga menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis pada 2027.
Herdiat menegaskan, berbagai pandangan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan kemampuan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja, Herdiat mengingatkan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran.
Pasalnya, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan tetap harus berjalan, sementara kualitas pelayanan publik juga harus dipertahankan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Karena itu, setiap pengeluaran daerah harus didasarkan pada skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat luas.
Bupati juga menekankan pentingnya pemenuhan urusan pemerintahan wajib, mandatory spending, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Melalui pendekatan tersebut, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan memiliki target serta hasil yang jelas dan terukur.
Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prinsip efektivitas dan efisiensi, lanjut Herdiat, harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memberikan hasil optimal dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Setelah disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD, Raperda APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hasil evaluasi gubernur nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai regulasi dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Proses penyempurnaan itu harus diselesaikan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis.
Seluruh catatan dan rekomendasi gubernur akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelarasan kebijakan anggaran atau budget alignment.
Melalui tahapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan secara tepat, sesuai aturan, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan tidak sekadar menjadi penyelesaian tahapan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis. (RIS)