Pangandaran, global aktual — Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat konsolidasi internal yang menitikberatkan pada penataan organisasi serta penguatan sinergi tiga pilar partai, Selasa (14/04/2026) malam di Kantor DPC PDIP Pangandaran..
Kegiatan yang merupakan bagian dari pendidikan politik DPD PDIP Provinsi Jawa Barat ini juga diisi dengan penyerahan dan sosialisasi Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk kepengurusan DPC periode 2025–2030.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan bahwa konsolidasi ini tidak hanya menyasar penguatan struktur internal, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas elemen melalui forum “tiga pilar”.
Ia menjelaskan, rapat tiga pilar yang melibatkan unsur kepala daerah, legislatif, dan partai dilakukan secara rutin setiap dua minggu sekali.
“Dalam rapat tiga pilar, kita melibatkan Bupati, DPRD, partai, bahkan anggota DPR RI juga hadir. Yang dibahas adalah isu-isu strategis yang berkembang di Pangandaran serta persoalan yang dinamis di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jeje, forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai hal, mulai dari persoalan internal, kebijakan fundamental, hingga langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah daerah maupun partai.
“Selain itu, kita juga membahas langkah komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat di Pangandaran. Hasilnya kemudian dievaluasi setiap tiga bulan agar program dan kebijakan berjalan efektif,” tambahnya.

Ia merinci pembagian peran dalam tiga pilar tersebut. Bupati difokuskan pada konsolidasi dan komunikasi hingga ke tingkat desa, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara DPRD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, serta menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Di sisi lain, Ketua DPC PDIP berperan mengonsolidasikan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial lainnya.
“Kita bangun komunikasi dengan berbagai simpul masyarakat seperti NU, Ansor, dan tokoh-tokoh lainnya. Ketika anggota DPRD akan reses, kita juga lakukan koordinasi agar arah kebijakan tetap selaras,” jelasnya.
Jeje menegaskan bahwa sinergi ini bukan semata-mata kepentingan politik, melainkan untuk memastikan seluruh kebijakan dan langkah yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Bukan persoalan politik, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi yang baik sehingga kepentingan masyarakat bisa berjalan optimal dan tercapai dengan baik,” tegasnya.
Melalui konsolidasi yang berkelanjutan dan penguatan tiga pilar, PDIP Pangandaran optimistis dapat menjaga soliditas organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (Hrs)
