Menu MBG Pamarican Dipersoalkan, Janji Evaluasi Total SPPG Katineung Diuji Publik
CIAMIS, globalaktual.my – Persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pamarican, Kabupaten Ciamis, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah keluhan terkait menu yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Sorotan tersebut membuat pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Katineung mengambil langkah evaluasi.
Perwakilan yayasan pengelola, Lutfi, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurut Lutfi, persoalan yang muncul tidak akan diselesaikan sebatas melalui permintaan maaf. Pihaknya mengaku telah melakukan komunikasi dan turun langsung untuk melihat kondisi yang menjadi sumber persoalan.
Hasil komunikasi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bagian dari langkah perbaikan internal. Pengelola juga menyatakan akan melakukan sejumlah pembenahan dalam beberapa hari ke depan.
“Ini menjadi bagian dari kebijakan untuk perbaikan komunikasi dan kondisi internal dapur,” ujar Lutfi.
Bukan Hanya Menu, SDM Ikut Dievaluasi
Evaluasi yang dijanjikan pengelola tidak hanya menyasar menu MBG. Struktur sumber daya manusia (SDM) di dalam dapur juga akan ditinjau kembali.
Lutfi menyebut penataan ulang personel memungkinkan dilakukan, termasuk terhadap chef, ahli gizi, staf serta unsur pendukung lainnya.
Langkah tersebut menjadi penting karena penyelenggaraan MBG membutuhkan koordinasi berlapis. Mulai dari perencanaan menu, pemilihan bahan, proses memasak, pengawasan kandungan gizi, hingga pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Pengelola juga tengah menyiapkan penguatan struktur internal dengan melibatkan unsur yang memiliki fungsi pengawasan, administrasi dan akuntansi. Tujuannya, pembagian tugas dan komunikasi di lingkungan dapur dapat berjalan lebih jelas.
Persoalan lain yang turut muncul berkaitan dengan mekanisme perekrutan relawan. Dalam keterangannya, Lutfi menyebut sebagian besar relawan berasal dari lingkungan sekitar dapur.
Namun, disebutkan pula terdapat satu dusun yang belum melakukan perekrutan relawan. Sementara di salah satu dusun, jumlah relawan yang direkrut disebut mencapai sekitar enam orang.
Kondisi tersebut juga akan menjadi bagian dari evaluasi pengelola. Mekanisme perekrutan dan penempatan relawan perlu dipastikan berjalan transparan, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Permintaan maaf dan janji evaluasi kini menjadi perhatian publik. Sebab, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurnya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas, keamanan, kecukupan gizi dan tata kelola penyediaannya.
Karena itu, evaluasi yang dijanjikan SPPG Katineung akan diuji melalui langkah nyata di lapangan. Apakah penataan SDM benar-benar dilakukan, apakah mekanisme pengawasan diperkuat, serta apakah persoalan menu yang sebelumnya menjadi sorotan dapat dicegah agar tidak kembali terjadi.
Pihak pengelola menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. (Hrs)