Jeje Wiradinata Menangis di Paripurna DPRD Pangandaran: Rakyat Antre Air, Pemerintah Sibuk Siapkan Pesta Milangkala
PANGANDARAN, globalaktual.my – Tangis mantan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, pecah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jumat (9/10/2026). Di tengah rapat persiapan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran, Jeje melontarkan kritik keras terhadap prioritas pemerintah daerah yang dinilainya belum menunjukkan kepekaan memadai terhadap penderitaan masyarakat akibat krisis air bersih.
Di saat warga di sejumlah wilayah dikabarkan harus berjuang mendapatkan air bersih, bahkan mengantre hingga dua minggu, persiapan perayaan hari jadi justru menjadi sorotan. Bagi Jeje, situasi tersebut menghadirkan ironi: agenda perayaan terus dibicarakan, sementara kebutuhan dasar masyarakat menuntut penanganan segera.
“Miris saya mendengarnya. Empati terhadap situasi tidak ada sama sekali. Menangis saya. Rakyat sedang susah air, mengantre dua minggu, kok kita malah joget-joget? Rasa kepekaan pemimpin terhadap kondisi yang ada ke mana?” ujar Jeje dengan suara bergetar.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran sekaligus Mitigasi Dampak El Nino dan Kemarau Panjang. Forum yang semestinya membahas langkah antisipasi bencana tersebut justru menjadi panggung kritik mengenai arah prioritas pemerintah ketika masyarakat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar.
Jeje menilai, pemerintah daerah seharusnya menempatkan penanganan kekeringan sebagai agenda mendesak. Perayaan hari jadi, menurut substansi kritiknya, tidak boleh membuat persoalan air bersih kehilangan tempat dalam daftar prioritas pemerintahan.
Tak hanya mengkritik rencana perayaan, Jeje juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memetakan dampak kekeringan. Ia menyoroti belum adanya pemaparan komprehensif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana) mengenai wilayah terdampak krisis air bersih dan ancaman masalah sanitasi.
Padahal, pemetaan wilayah terdampak menjadi dasar penting untuk menentukan kebutuhan distribusi air, menetapkan prioritas bantuan, serta mengantisipasi dampak kesehatan akibat terbatasnya akses air bersih.
Tanpa data yang jelas dan langkah penanganan yang terukur, upaya mengatasi kekeringan berisiko tidak menjangkau warga yang paling membutuhkan secara tepat waktu. Karena itu, persoalan yang disorot bukan sekadar ada atau tidaknya bantuan, melainkan sejauh mana pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat dan rencana konkret untuk mengatasinya.
Kritik Jeje sekaligus menyodorkan pertanyaan mendasar kepada pemerintah daerah: seberapa jauh kesiapan mitigasi telah disusun, wilayah mana yang paling membutuhkan intervensi, dan langkah apa yang segera dilakukan untuk memastikan warga tidak terus kesulitan memperoleh air bersih?
Sorotan Jeje berlanjut pada potensi beban pembiayaan rangkaian Milangkala yang dapat muncul di tingkat desa. Ia mengingatkan bahwa kegiatan perlombaan dan mobilisasi peserta berpotensi menimbulkan pengeluaran, meskipun anggaran resmi penyelenggaraan disebut tidak menyedot APBD dalam jumlah besar.
Jeje menghitung, jika masing-masing dari 93 desa mengeluarkan Rp10 juta untuk kebutuhan lomba, transportasi seperti odong-odong, kostum, dan perlengkapan lainnya, total pengeluaran dapat mencapai Rp930 juta.
“Ada 93 desa. Kalau masing-masing harus ikut lomba, sewa odong-odong, beli kostum, katakanlah habis Rp10 juta per desa, itu sudah hampir Rp1 miliar uang keluar. Dari mana anggarannya? Itu uang rakyat,” tegasnya.
Angka tersebut merupakan simulasi yang disampaikan Jeje, bukan angka realisasi pengeluaran yang telah terverifikasi. Namun, perhitungannya mengangkat persoalan yang layak dijawab secara terbuka: apakah setiap desa diwajibkan berpartisipasi, siapa yang menanggung biayanya, dan apakah seluruh pengeluaran memiliki dasar penganggaran yang sah?
Dalam situasi ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan air bersih, transparansi pembiayaan kegiatan seremonial menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan skema pendanaan secara terbuka agar tidak muncul beban yang tidak semestinya ditanggung oleh pemerintah desa maupun masyarakat.
Jeje juga memperingatkan aparatur desa dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak mengambil langkah penganggaran yang bertentangan dengan ketentuan.
“Ingat, Anda berpotensi diperiksa oleh APH (aparat penegak hukum). Jangan sampai persoalan anggaran ini menyeret banyak pihak ke ranah hukum,” ujarnya.
Peringatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, hal itu menegaskan pentingnya memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum, prosedur yang benar, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Bagi Jeje, peringatan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran semestinya tidak berhenti pada kemeriahan panggung, perlombaan, dan hiburan. Momentum tersebut justru harus menjadi ruang evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemerintah hadir menjawab kebutuhan warganya.
Kritiknya menyentuh persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perbedaan pandangan mengenai acara perayaan: bagaimana pemerintah menempatkan kebutuhan masyarakat ketika sumber daya dan perhatian harus dibagi di tengah situasi darurat.
“Kita ini bukan memimpin di hutan rimba. Ada rakyat, ada masyarakat yang jeritannya harus didengar. Jangan tunggu rakyat bergerak dengan caranya sendiri karena merasa aspirasinya dibungkam,” tutur Jeje.
Pernyataan itu menjadi teguran terbuka agar suara masyarakat yang mengalami kesulitan tidak tenggelam di tengah agenda seremonial pemerintahan.
Kini, persoalan yang mengemuka menuntut jawaban konkret, bukan sekadar perdebatan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu menjelaskan kondisi terkini krisis air bersih, peta wilayah terdampak, langkah distribusi bantuan, kesiapan mitigasi BPBD, serta sumber pendanaan seluruh rangkaian Milangkala.
Penjelasan resmi tersebut penting untuk menguji apakah kritik yang disampaikan telah dijawab melalui langkah nyata. Sebab, ukuran kehadiran pemerintah bukan semata-mata meriahnya perayaan hari jadi, melainkan juga kemampuannya memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar ketika menghadapi kesulitan. (Hrs)