Perjuangan Jemput Anggaran Pusat Berbuah Hasil, Jalan Air Duku–Tower Rejang Lebong Mulai Dibangun
Realisasi pembangunan tersebut ditandai dengan penetapan titik nol pekerjaan yang dilaksanakan pada Kamis (5/11/2026). Kegiatan itu dihadiri anggota DPR RI Erna Sari Dewi, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Plt. Bupati Rejang Lebong Hendri menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk terus memperjuangkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Ketika kemampuan anggaran daerah terbatas, bukan berarti pembangunan harus berhenti. Kita harus terus berupaya dan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, dapat direalisasikan,”tegas Hendri.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat karena berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas, konektivitas antarwilayah, serta pertumbuhan aktivitas perekonomian.
Upaya memperjuangkan pembangunan Jalan Air Duku–Tower tersebut dilakukan melalui koordinasi dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat, termasuk melalui DPR RI dan BPJN Bengkulu.
“Realisasi pembangunan ini merupakan hasil dari komunikasi, koordinasi, dan perjuangan bersama. Kami berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus terjalin sehingga semakin banyak kebutuhan infrastruktur masyarakat Rejang Lebong yang bisa diperjuangkan,” lanjutnya.
Penetapan titik nol menjadi tahapan awal dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan proyek melalui program IJD 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dimulainya pembangunan Jalan Air Duku–Tower sekaligus menjadi bukti bahwa keterbatasan fiskal daerah bukan alasan untuk menyerah dalam memperjuangkan pembangunan. Melalui sinergi pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat, kebutuhan infrastruktur masyarakat diharapkan dapat terus mendapatkan perhatian dan dukungan. (Lela)
