Dugaan Pungli PTSL Rp400 Ribu per Bidang di Tengengkulon, Wartawan Alami Intimidasi dan HP Dilaporkan Hilang

November 9, 2026 admin 37 Lihat 0 Komentar 2 menit baca #Dugaan Pungli PTSL Rp400 Ribu per Bidang di Tengengkulon, Wartawan Alami Intimidasi dan HP Dilaporkan Hilang

PEKALONGAN, globalaktual.my – Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2025 di Desa Tengengkulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, menjadi sorotan menyusul munculnya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp400.000 per bidang tanah. Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah proses konfirmasi yang dilakukan wartawan diduga diwarnai intimidasi hingga hilangnya sebuah telepon genggam.

Dugaan pungutan tersebut mencuat setelah seorang warga Desa Tengengkulon memberikan keterangan kepada wartawan. Dalam pernyataannya yang telah direkam, warga itu mengaku dimintai uang sebesar Rp400.000 untuk setiap bidang tanah dalam rangka penyelesaian proses PTSL tahun 2025.

Untuk memperoleh kejelasan dan keberimbangan informasi, wartawan kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada perangkat Desa Tengengkulon yang juga disebut terlibat sebagai panitia program PTSL.

Namun, proses konfirmasi tersebut justru berkembang menjadi situasi yang menegangkan. Narasumber bersama wartawan disebut diarahkan menemui sekelompok orang yang diduga bukan merupakan aparat desa.

Dalam pertemuan itu, menurut keterangan yang disampaikan, terjadi tekanan dan dugaan intimidasi terhadap narasumber. Kondisi tersebut membuat warga yang sebelumnya telah memberikan pernyataan merasa ketakutan, bahkan nyaris menarik kembali keterangannya yang telah direkam.

Situasi semakin memanas ketika anak Kepala Desa Tengengkulon, yang disebut juga berstatus sebagai perangkat desa sekaligus panitia program PTSL, diduga mengamuk dan menuduh wartawan sedang mencari masalah. Bahkan, yang bersangkutan disebut berupaya melakukan tindakan fisik terhadap wartawan.

Ketegangan akhirnya dapat diredam setelah salah seorang perangkat desa lainnya berupaya menenangkan situasi. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan tidak berkembang menjadi tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Di tengah situasi tersebut, persoalan lain turut muncul. Sebuah telepon genggam yang sebelumnya diletakkan di atas kendaraan bermotor, bersama barang belanjaan kecil yang baru dibeli, diketahui sudah tidak berada di tempat semula.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti bagaimana telepon genggam dan barang tersebut bisa hilang. Belum ada pula keterangan yang memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut.

Rangkaian peristiwa ini memunculkan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, mulai dari transparansi pembiayaan program PTSL, dugaan intimidasi terhadap warga dan wartawan saat melakukan konfirmasi, hingga hilangnya barang milik pihak yang terlibat dalam proses peliputan.

Selain persoalan PTSL, dalam situasi tersebut juga sempat mencuat kekhawatiran mengenai dugaan persoalan lain dalam pengelolaan pemerintahan desa, termasuk isu ketahanan pangan dan dugaan jual beli proyek pembangunan desa. Namun, informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut.

Program PTSL yang merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, dugaan pungutan Rp400.000 per bidang tanah tersebut perlu diklarifikasi, termasuk dasar penetapan biaya, mekanisme pemungutan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Pihak berwenang diharapkan dapat menelusuri seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara objektif, baik terkait dugaan pungutan dalam program PTSL, dugaan intimidasi, maupun hilangnya telepon genggam dan barang lainnya.

Langkah klarifikasi juga diperlukan dari Pemerintah Desa Tengengkulon agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. (H3nd)