Opini

Ijazah dan Jabatan Publik: Apakah Pendidikan Formal Harus Menjadi Satu-Satunya Tolok Ukur Kepemimpinan?

globalaktual.my, 18 November 2026 – Ijazah pendidikan formal kerap menjadi salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu di Republik Indonesia. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah kemampuan seseorang dalam memimpin, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat semata-mata harus diukur berdasarkan selembar ijazah?

Pertanyaan tersebut patut menjadi bahan refleksi bersama, terutama ketika masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, tetapi mempunyai keterampilan, pengalaman, kreativitas, serta kemampuan inovasi yang tidak kalah dengan mereka yang bergelar sarjana.

Tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan formal memiliki peran penting dalam membangun wawasan, pengetahuan, pola pikir, dan kemampuan seseorang. Gelar akademik juga menjadi bukti bahwa seseorang telah menempuh proses pendidikan pada jenjang tertentu. Namun, ijazah semestinya tidak dipandang sebagai satu-satunya ukuran kualitas dan kapasitas seseorang dalam berkarya maupun mengabdi kepada masyarakat.

Faktanya, di tengah kehidupan masyarakat, terdapat banyak individu yang mampu menghasilkan karya melalui keterampilan dan pengalaman otodidak. Ada masyarakat yang mampu mengembangkan teknologi bahan bakar untuk kendaraan bermotor, menciptakan kendaraan hasil rekayasa sendiri, bahkan menghasilkan berbagai inovasi yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Mereka mungkin tidak memiliki gelar sarjana, tetapi mempunyai kemampuan teknis, keberanian bereksperimen, serta kreativitas yang lahir dari pengalaman dan proses belajar secara mandiri.

Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam membangun paradigma penilaian sumber daya manusia di Indonesia.

Dalam konteks pengisian jabatan publik, khususnya jabatan pejabat pemerintahan, persyaratan pendidikan formal memang dapat dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakter jabatan yang akan diemban.

Namun, selain pendidikan, terdapat aspek lain yang juga penting diperhatikan, seperti integritas, rekam jejak, pengalaman, kemampuan mengambil keputusan, kepemimpinan, pemahaman terhadap persoalan masyarakat, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Sebab, jabatan publik pada hakikatnya merupakan ruang pengabdian untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan sekadar tempat menunjukkan gelar akademik.

Seseorang yang memiliki gelar tinggi belum tentu otomatis mempunyai seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Sebaliknya, seseorang yang tidak berpendidikan tinggi belum tentu tidak memiliki kecakapan, pengalaman, dan kemampuan memimpin.

Karena itu, diperlukan sistem penilaian yang mampu melihat kapasitas seseorang secara menyeluruh, dengan tetap menghormati standar pendidikan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Sudah saatnya masyarakat dan para pemangku kebijakan membuka ruang pemikiran yang lebih luas dalam menghargai potensi sumber daya manusia.

Jangan sampai keterbatasan ekonomi yang membuat seseorang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi justru menjadi alasan untuk menutup seluruh kesempatan baginya dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berpendidikan, tetapi juga membutuhkan orang-orang terampil, inovatif, kreatif, dan memiliki pengalaman nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Pemerintah perlu terus memperkuat pengakuan terhadap kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi, serta pembelajaran mandiri, sepanjang memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang mempertentangkan orang bergelar sarjana dengan mereka yang tidak memiliki gelar akademik. Keduanya memiliki kesempatan dan potensi untuk memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing.

Yang perlu dibangun adalah paradigma bahwa pendidikan formal merupakan salah satu jalan untuk memperoleh pengetahuan dan kompetensi, bukan satu-satunya jalan untuk menjadi manusia yang bermanfaat.

Sebab, kualitas seseorang tidak cukup dinilai dari gelar yang tertulis di belakang namanya, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan, integritas, karya, dan manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Penulis: Mirza

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *