Nusantara

Hampir Setahun Tanpa Sekda Definitif, Dompu Membutuhkan Pemimpin Birokrasi yang Berintegritas dan Berani Berbenah

DOMPU, globalaktual.my – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Kamis (19/11/2026) masih belum memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Hampir satu tahun sejak berakhirnya masa tugas Gatot Gunawan PP pada 1 Desember 2025, posisi strategis tersebut masih diisi secara bergantian oleh pejabat berstatus Pelaksana Harian (Plh) maupun Penjabat (Pj).

Terakhir, Drs. H. Rifaid, M.Pd., dilantik sebagai Pj Sekda pada 23 Oktober 2026 untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri mengingat Sekda memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Bukan sekadar pejabat administratif, Sekda merupakan koordinator utama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penghubung antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi, sekaligus salah satu penentu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena itu, pengisian jabatan Sekda definitif tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda pergantian pejabat. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi momentum strategis untuk menentukan arah pembenahan birokrasi dan masa depan pembangunan Kabupaten Dompu.

Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata siapa figur yang akan menduduki jabatan Sekda, melainkan kapasitas, integritas, dan keberanian seperti apa yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan daerah.

Salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian Sekda mendatang adalah kondisi keuangan daerah. Transfer anggaran dari pemerintah pusat ke Kabupaten Dompu disebut mengalami pengurangan hingga Rp158 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran Rp123,9 miliar atau sekitar 9,5 persen dari total APBD.

Angka tersebut memperlihatkan masih tingginya ketergantungan fiskal Dompu terhadap pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan prioritas pembangunan.

Sekda definitif harus memiliki kemampuan manajerial dan pemahaman yang kuat mengenai tata kelola keuangan daerah. Efisiensi belanja, ketepatan perencanaan, serta pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian penting dari kebijakan birokrasi.

Belanja yang kurang produktif, termasuk kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak signifikan, perlu dievaluasi agar anggaran dapat diarahkan pada sektor yang lebih mendesak seperti infrastruktur jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Persoalan berikutnya menyangkut integritas birokrasi. Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Dompu tahun 2024 tercatat sebesar 55 poin. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sorotan tersebut, capaian itu menjadi yang terendah di Provinsi NTB.

Kondisi ini semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta memastikan seluruh program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Sekda definitif harus mampu membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Pengawasan internal tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar berfungsi mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi pelayanan publik, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan terpadu.

Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum otomatis menjamin seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan yang sama. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital sebagian warga, serta kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.

Sekda mendatang dituntut mampu memastikan MPP tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan yang terlihat baik secara administratif, tetapi benar-benar memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi bagi masyarakat.

Ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan sekadar jumlah fasilitas yang dibangun, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dompu pernah menjadi sorotan terkait tingginya pelanggaran netralitas ASN. Hal ini menjadi pengingat bahwa birokrasi harus dijaga agar tetap profesional dan tidak terseret kepentingan politik praktis.

Sekda sebagai pejabat tertinggi dalam koordinasi administrasi pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh ASN bekerja berdasarkan aturan, kompetensi, dan kepentingan pelayanan masyarakat.

Penempatan jabatan harus mengedepankan sistem merit, yakni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena kedekatan personal, kepentingan politik, ataupun balas jasa.

Apabila prinsip tersebut tidak ditegakkan, birokrasi berpotensi kehilangan profesionalismenya. Pelayanan publik pun bisa terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak memperoleh perlakuan yang adil.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dompu membutuhkan sosok Sekda yang tidak hanya memiliki pangkat dan pengalaman jabatan, tetapi juga kemampuan memimpin perubahan.

Pertama, memiliki kapasitas manajerial yang kuat. Sekda harus mampu menyatukan puluhan OPD dalam satu arah kebijakan pembangunan. Koordinasi lintas organisasi harus diperkuat agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, atau kehilangan sasaran.

Kedua, memiliki integritas dan keberanian menegakkan sistem merit. Penempatan pejabat harus berdasarkan kemampuan dan rekam jejak profesional. Dengan demikian, birokrasi dapat bekerja secara objektif tanpa dibayangi kepentingan politik maupun hubungan kedekatan.

Ketiga, menguasai tata kelola anggaran dan memahami pentingnya data. Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Penggunaan anggaran harus terukur, efisien, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Keempat, memiliki kedekatan dengan masyarakat. Sekda tidak cukup hanya menjalankan tugas dari balik meja kantor. Dibutuhkan figur yang bersedia turun langsung ke kecamatan, mendengar persoalan petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

Pembangunan Dompu tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan. Kecamatan Hu’u, Kempo, Pekat, Manggelewa, dan seluruh wilayah lainnya harus mendapatkan perhatian yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing.

Kelima, menjadi teladan dalam menjaga netralitas ASN. Seluruh aparatur harus dipastikan menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai alat kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Pengisian jabatan Sekda definitif merupakan momentum penting bagi pemerintahan Kabupaten Dompu dalam memperkuat fondasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kesalahan dalam menentukan figur berpotensi memperpanjang persoalan yang selama ini dihadapi, mulai dari lambannya koordinasi antar-OPD, kurang optimalnya penggunaan anggaran, hingga belum maksimalnya pelayanan publik.

Sebaliknya, apabila jabatan tersebut diisi oleh sosok yang memiliki integritas, kapasitas, pengalaman, dan keberanian melakukan pembenahan, maka peluang untuk mempercepat pembangunan daerah akan semakin terbuka.

Dompu tidak sedang membutuhkan sosok pejabat yang hanya pandai menyenangkan pimpinan atau sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Daerah ini membutuhkan pemimpin administrasi pemerintahan yang mampu bekerja profesional, mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik, serta berani memperbaiki sistem yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, keberhasilan seorang Sekda bukan hanya diukur dari gelar akademik, pangkat, maupun posisi yang disandang. Masyarakat lebih membutuhkan hasil nyata: pengurusan KTP yang cepat, perizinan usaha yang mudah, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Inilah saatnya pemerintah Kabupaten Dompu menjadikan proses penentuan Sekda definitif sebagai momentum pembenahan birokrasi secara menyeluruh demi mewujudkan cita-cita Dompu Maju, Nggahi Rawi Pahu.(Tim.GTVA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *