Polda Sulsel Ungkap Tiga Kasus Dugaan TPPO, Enam Calon PMI Diduga Jadi Korban Perekrutan Ilegal
Hasil pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobi Mapolda Sulsel, Jumat (20/11/2026). Kegiatan dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel Kombes Pol. Osva, S.I.K., M.Si., didampingi sejumlah pejabat terkait.
Dalam keterangannya, Kombes Pol. Osva mengatakan konferensi pers tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepolisian kepada masyarakat, sekaligus komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Rilis ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil pelaksanaan KRYD periode 13 hingga 19 November 2026, Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel berhasil mengungkap tiga perkara dengan modus perekrutan tenaga kerja menggunakan iming-iming gaji tinggi hingga dugaan eksploitasi seksual.
Pengungkapan pertama melibatkan dua korban berinisial N dan LN, dengan terlapor berinisial MDI. Kasus tersebut terjadi di wilayah Siria, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 01.00 WITA.
Dalam perkara ini, terlapor diduga merekrut korban untuk diberangkatkan bekerja ke Sarawak, Malaysia, dengan menawarkan gaji tinggi.
Kasus kedua melibatkan empat korban berinisial MR, J, M, dan AA, dengan terlapor berinisial AN. Peristiwa tersebut terungkap di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, pada Selasa, 20 Oktober 2026, sekitar pukul 13.00 WITA.
Modus yang diduga dilakukan terlapor yakni merekrut calon pekerja dengan menawarkan pekerjaan di Sarawak, Malaysia, disertai iming-iming gaji tinggi.
Sementara itu, kasus ketiga melibatkan seorang korban berinisial AL dengan terlapor berinisial HD. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Laseppang, Kabupaten Bantaeng, pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam perkara ini, terlapor diduga merekrut korban untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Terhadap ketiga perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum sesuai dugaan tindak pidana yang ditemukan, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan KUHP dan penyesuaian pidana yang relevan.
Untuk perkara TPPO, ancaman pidana yang dikenakan berupa penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta, sesuai pasal yang dipersangkakan.
Selain penindakan hukum, Polda Sulsel juga mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selama periode KRYD berlangsung, tercatat sebanyak 887 kegiatan edukasi dan sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran lingkungan sekolah serta karyawan dan karyawati sektor swasta.
Pencegahan juga dilakukan melalui penyelidikan di sejumlah titik strategis, terutama bandara dan pelabuhan yang berpotensi menjadi jalur pemberangkatan korban TPPO maupun PMI nonprosedural.
Dalam kegiatan tersebut, Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama jajaran melaksanakan sebanyak 39 kegiatan penyelidikan.
Kombes Pol. Osva mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan maupun janji kehidupan yang lebih baik, terutama apabila terdapat indikasi penipuan, eksploitasi, atau pemberangkatan pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik apabila terdapat indikasi eksploitasi, penipuan, atau pemberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan berkelanjutan, Polri juga mengembangkan program Rise and Speak dengan semangat “Berani Bicara, Selamatkan Sesama”.
Program tersebut bertujuan membangun keberanian masyarakat untuk menyuarakan dan melaporkan indikasi tindak pidana, memperkuat edukasi, menciptakan ruang aman bagi korban maupun kelompok rentan, serta meningkatkan sinergi berbagai pihak dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang.
Langkah tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui kehadiran, kepedulian, edukasi, dan pencegahan sejak dini.
Polda Sulsel berharap upaya tersebut dapat menciptakan lingkungan yang aman sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan berbagai bentuk eksploitasi manusia. (Ikbal Nakku)
