APBD Perubahan Kota Bima 2025 Turun, Pemkot Dorong Optimalisasi PAD
Kota Bima, global aktual — Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2025 resmi ditetapkan setelah evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Keputusan Nomor 100.3.3.1-458 Tahun 2025. Penetapan ini disepakati melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Juru bicara Banggar DPRD Kota Bima, Syukri Dahlan, memaparkan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,069 triliun, turun Rp7,69 miliar dari APBD murni sebelumnya Rp1,077 triliun. “Penurunan ini bersumber dari melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,05 miliar dan turunnya pendapatan transfer Rp29,96 miliar. Namun ada tambahan dari pos pendapatan sah sebesar Rp26,32 miliar yang sebelumnya tidak dianggarkan,” jelasnya, Jumat (26/9/2025).
Dari sisi belanja, anggaran juga terkoreksi menjadi Rp1,093 triliun, atau berkurang Rp36,7 miliar dibanding APBD awal Rp1,130 triliun. “Efisiensi ini untuk memastikan program prioritas tetap berjalan, namun tetap tanpa pemborosan,” tambahnya.
Adapun pembiayaan daerah ditetapkan melalui penerimaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp24,04 miliar, turun dari semula Rp53,06 miliar. Tidak ada alokasi penyertaan modal daerah, sehingga pembiayaan netto sama dengan Rp24,04 miliar dan sisa pembiayaan anggaran tetap berimbang.
Syukri mengingatkan seluruh OPD untuk memacu realisasi anggaran pada triwulan IV agar serapan anggaran lebih maksimal. “Serapan anggaran yang baik adalah wujud nyata pelayanan publik. Kami juga mendorong reformasi pendapatan agar Kota Bima makin mandiri dan sehat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bima H.A. Rahman menekankan pentingnya kemandirian fiskal menghadapi tantangan tahun 2026. Ia menyebut koreksi Dana Transfer Daerah dari pusat menjadi faktor utama menurunnya kapasitas keuangan daerah. “Dana transfer yang awalnya diproyeksikan Rp900 triliun sempat turun drastis ke Rp600 triliun lebih, dan setelah ada masukan APEKSI melalui DPR RI, angkanya naik sedikit menjadi Rp692 triliun,” ungkapnya, Senin (22/9/2025).
Dengan kondisi tersebut, Rahman menilai APBD Kota Bima tahun 2026 akan menurun dibanding tahun 2025 yang masih Rp1,2 triliun. “Kita dituntut lebih mandiri melalui peningkatan PAD. Saya minta tiap kepala dinas mempercepat realisasi belanja barang dan jasa agar roda perekonomian masyarakat terus bergerak,” pungkasnya. (Nasaruddin – Pers)
