Defisit Pangandaran Diproyeksi Turun Jadi Rp270 Miliar, DPRD: 2027 Beban Pemda Tak Lagi Berat
Pangandaran, global aktual — Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini memang masih mengalami defisit, namun pemerintah daerah telah menyiapkan strategi penurunan beban keuangan secara bertahap hingga tahun 2027.
Dalam penjelasannya, Iwan menyebutkan bahwa defisit akhir tahun 2025 diproyeksikan tinggal sekitar Rp270 miliar, dengan rincian utang ke Bank BJB sebesar Rp130 miliar, kekurangan bayar ke desa sekitar Rp90 miliar, serta kelebihan pembayaran proyek perbankan daerah sekitar Rp19 miliar yang masih dalam proses penyelesaian.
“Dari total defisit itu, sebagian besar adalah kewajiban lama, seperti pembayaran ke Bank BJB dan kekurangan transfer dana desa. Namun pada 2026 nanti, sebagian besar bisa dilunasi. Beban Pemda akan semakin ringan di 2027,” jelas Iwan saat ditemui di kantor DPRD Pangandaran.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, meski kondisi fiskal sempat tertekan akibat pandemi COVID-19 dan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Dulu waktu COVID-19, pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Jeje, berpikir ini kabupaten baru, rakyat butuh percepatan pembangunan. Makanya waktu itu tetap Pak Jeje bangun. Tapi ternyata di 2021–2023 DAU pemkab Pangandaran dipotong Rp125 miliar karena kebijakan DAU SG. Itu yang membuat posisi defisit meningkat,” ungkapnya.
Meski begitu, menurut Iwan, kebijakan pembangunan saat itu membuahkan hasil positif. Infrastruktur di Pangandaran kini sudah mencapai 97 persen dengan berbagai fasilitas publik yang telah dibangun, termasuk rumah sakit daerah senilai hampir Rp500 miliar.
“Kalau rumah sakit tidak dibangun saat itu, sekarang mungkin tidak akan bisa dibangun. Jadi jangan lihat hanya sisi defisitnya, tapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Iwan menjelaskan bahwa nilai temuan yang semula mencapai Rp470 miliar pada 2023 sudah menurun menjadi Rp377 miliar pada akhir 2024, seiring dengan pembenahan tata kelola keuangan daerah.
Ia menambahkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai Rp300 miliar, dan sebagian dana tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban desa sekitar Rp30 miliar.
“Defisit ini akan terus menurun, dan saya yakin dengan pola sekarang, pada 2027 beban Pemda sudah tidak berat lagi,” tutup Iwan. (Hrs)
