Kader Golkar Kalipucang Kecewa, Anggota DPRD Pangandaran Dinilai Abai terhadap Dapil
Pangandaran, global aktual – Kinerja anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Golkar, Enjang Nafandi, menuai kekecewaan serius dari pengurus dan kader partai di tingkat kecamatan hingga desa. Mereka menilai Enjang Nafandi jarang turun ke daerah pemilihan (dapil) sehingga dinilai gagal menjalankan fungsi utama sebagai wakil rakyat dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh Talman, pengurus Partai Golkar Kecamatan Kalipucang, Kamis (1/1/2026). Ia menegaskan, selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir, Enjang Nafandi hampir tidak pernah hadir di tengah masyarakat maupun menjalin komunikasi dengan struktur partai di tingkat bawah.
“Bagaimana mungkin aspirasi masyarakat bisa diserap kalau ke lapangan saja nyaris tidak pernah. Kami kesulitan menghubungi, ditelepon tidak diangkat, pesan WhatsApp tidak dibalas, bahkan keberadaan rumahnya pun banyak yang tidak diketahui,” tegas Talman.
Menurut Talman, keberadaan wakil rakyat di lapangan bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan pendidikan dan ekonomi yang sangat membutuhkan pendampingan langsung dari anggota dewan.
“Anggota DPRD seharusnya menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, hubungan itu terkesan terputus,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Solawat, kader sekaligus pengurus Partai Golkar Desa Ciparakan. Ia menilai minimnya komunikasi dan kunjungan anggota DPRD ke desa-desa telah berdampak langsung pada mandeknya penyampaian aspirasi masyarakat.
“Banyak usulan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, bantuan ekonomi keluarga, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun jika anggota dewan jarang turun dan tidak dekat dengan pengurus desa maupun warga, aspirasi tersebut jelas tidak akan tersampaikan,” ungkap Solawat.
Talman juga menyoroti pelaksanaan kegiatan reses yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, reses memiliki dasar hukum yang jelas sebagai instrumen resmi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat, namun dalam praktiknya justru tidak menyentuh basis pengurus dan warga.
“Sepengetahuan kami, reses hanya dilakukan sekali dan itu pun tidak melibatkan banyak masyarakat. Ini bukan persoalan sepele, tetapi harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Partai Golkar,” tegasnya.
Para pengurus menilai masyarakat di daerah pemilihan merasa tidak terwakili oleh Enjang Nafandi. Mereka mendesak Partai Golkar Kabupaten Pangandaran segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja wakilnya di DPRD agar ke depan lebih aktif, responsif, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Mereka juga mengingatkan bahwa kekuatan partai dibangun dari struktur bawah. Ketidakhadiran wakil rakyat dinilai berpotensi merusak soliditas partai di tingkat desa dan kecamatan.
“Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi partai Golkar kedepan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin pengurus Partai Golkar di tingkat desa dan kecamatan mengambil sikap tegas, termasuk mengundurkan diri secara serempak,” pungkas Talman. (Hrs)