Polemik SPPG Sindangwangi Berakhir Islah, Rantai Pasok Lokal Kembali Dibuka
PANGANDARAN, globalaktual.my – Polemik terkait kerja sama rantai pasok bahan pangan antara Yayasan Adlan Sehat Sejahtera yang membawahi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sindangwangi dengan Karang Taruna Bina Remaja Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, akhirnya berakhir melalui musyawarah dan mufakat.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor Desa Sindangwangi, Senin (7/9/2026) sore. Kedua belah pihak sepakat memperbaiki komunikasi dan kembali membangun kolaborasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha lokal.
Ketua Karang Taruna Bina Remaja Desa Sindangwangi, Padna, mengaku bersyukur persoalan yang sempat menjadi polemik dapat diselesaikan melalui pertemuan bersama.
“Alhamdulillah tadi sudah ada pertemuan dan pihak BUMDes dan yayasan sudah siap berkolaborasi,” ujar Padna.
Menurutnya, salah satu hal yang sebelumnya menjadi perhatian adalah keterlibatan lembaga dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan SPPG Sindangwangi. Setelah dilakukan komunikasi bersama, persoalan tersebut akhirnya menemukan titik temu.
“Kedua belah pihak sudah saling meminta maaf, dan siap saling berkolaborasi terkait suplai ke SPPG Sindangwangi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Adlan Sehat Sejahtera, Advi, mengatakan pertemuan tersebut mempertemukan pihak yayasan dengan BUMDes dan difasilitasi Karang Taruna bersama pemerintah desa.
“Sekarang kita sepakat untuk mendukung program pemerintah berupa program MBG dengan memberdayakan warga lokal,” ucap Advi.
Advi menjelaskan, pada prinsipnya pihak yayasan sebelumnya telah menjalin kolaborasi dengan BUMDes. Persoalan yang kemudian muncul, menurutnya, lebih berkaitan dengan aspek teknis serta adanya miskomunikasi di lapangan.
“Tapi sekarang sudah clear. Kita sudah mufakat untuk ke depannya,” ujarnya.
Di sisi lain, berdasarkan informasi tambahan yang disampaikan mitra MBG, sebelum pengelolaan suplai diambil alih pihak yayasan pada pekan sebelumnya, keterlibatan BUMDes dalam memasok kebutuhan SPPG Sindangwangi disebut tidak hanya sebatas air galon.
Mitra MBG menyebut BUMDes sebelumnya juga sempat memasok sejumlah kebutuhan pangan, seperti beras, telur, dan buah untuk SPPG Sindangwangi.
Selain persoalan pasokan pangan, pada awal pengoperasian dapur SPPG Sindangwangi, pengelolaan sampah juga sempat diserahkan kepada Karang Taruna. Namun, di tengah perjalanan, pengelolaan tersebut kemudian dialihkan langsung kepada bank sampah setelah Karang Taruna menyatakan mengundurkan diri dari kegiatan tersebut.
Informasi tersebut menjadi bagian dari konteks bahwa keterlibatan unsur masyarakat dan lembaga lokal dalam operasional pendukung SPPG sebelumnya memang telah berjalan dalam beberapa bentuk.
Mitra MBG juga menyampaikan adanya kekecewaan atas pelaporan sepihak kepada Komisi II DPRD Pangandaran yang dinilai menggunakan data yang belum sepenuhnya valid.
Menurut mitra MBG, ke depan persoalan yang berkaitan dengan kerja sama maupun operasional SPPG sebaiknya terlebih dahulu dikomunikasikan dan diklarifikasi bersama para pihak sebelum disampaikan kepada pihak lain.
Hal tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat dilihat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sebelumnya, persoalan mengenai rantai pasok bahan pangan SPPG Sindangwangi sempat mendapat perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran setelah adanya aduan dari Karang Taruna Bina Remaja Desa Sindangwangi.
Aduan tersebut berkaitan dengan penghentian kerja sama suplai bahan pangan dan keluhan sejumlah pihak lokal yang sebelumnya terlibat dalam rantai pasok, termasuk BUMDes, petani melon, serta pelaku UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Pangandaran melakukan pemantauan ke sejumlah SPPG pada Kamis (3/9/2026), salah satunya SPPG Sindangwangi.
Dari hasil pemantauan tersebut, DPRD belum menemukan indikasi persoalan serius terkait dugaan monopoli pasokan. Anggota Komisi II DPRD Pangandaran, Sri Rahayu, menilai persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antarpihak.
Kini, persoalan tersebut telah menemukan titik temu melalui musyawarah di tingkat desa.
Kesepakatan tersebut menjadi momentum bagi Yayasan Adlan Sehat Sejahtera, BUMDes, Karang Taruna, serta masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk kembali membangun komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung program MBG.
Dengan adanya penyelesaian secara musyawarah, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi, klarifikasi, dan keterbukaan dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga pelaksanaan program MBG di SPPG Sindangwangi dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan ruang pemberdayaan bagi masyarakat lokal. (Hrs)