Utama

SMSI Maros Apresiasi Mentan Amran Bongkar Dugaan Mafia Alsintan, Desak Pengusutan hingga Tuntas

MAROS, globalaktual.my – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Maros, Harmin Thomaru, mengapresiasi langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, dalam mengungkap dugaan praktik jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan.

Harmin menilai pengungkapan dugaan penyimpangan bantuan alsintan tersebut menjadi langkah penting dalam menyelamatkan aset negara sekaligus melindungi hak petani yang membutuhkan dukungan sarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas.

Menurutnya, bantuan alsintan yang bersumber dari uang negara dan pajak rakyat seharusnya disalurkan secara cuma-cuma kepada kelompok tani yang berhak menerima, bukan diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Kami memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian RI, Bapak Andi Amran Sulaiman, atas langkah tegas dan keberaniannya mengungkap dugaan praktik mafia alsintan. Ini merupakan langkah positif dalam menyelamatkan aset negara sekaligus memperjuangkan hak-hak petani,” ujar Harmin Thomaru, Jumat (20/11/2026).

Ia juga mengapresiasi jajaran TNI, khususnya Asisten Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz, bersama pihak kepolisian yang telah melakukan penelusuran terhadap dugaan penyalahgunaan bantuan alat pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kemarahannya setelah menerima informasi mengenai dugaan penjualan dua unit traktor yang merupakan bantuan hibah pemerintah untuk petani.

Dalam kunjungan lapangan di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026), Amran menegaskan bahwa bantuan alsintan merupakan fasilitas pemerintah yang diberikan secara gratis untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

“Dua traktor hibah dijual. Ini ada mafia alsintan. Ini mafia kecil-kecilan, tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran dalam pernyataannya yang beredar melalui video di media sosial.

Amran juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah membantu mengungkap dugaan praktik tersebut. Ia menegaskan bahwa traktor bantuan pemerintah dibeli menggunakan uang pajak rakyat dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui program bantuan pertanian.

“Ini hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini uang pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” ujarnya.

Mentan Amran meminta aparat penegak hukum memberikan tindakan tegas kepada siapa pun yang terbukti memperjualbelikan bantuan pemerintah.

“Yang bermain-main dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi petani, menzalimi orang kecil. Harus diberi efek jera,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar praktik mafia alsintan diberantas hingga ke akar-akarnya, sebagaimana upaya pemerintah dalam menindak praktik mafia di sektor pangan.

Dalam perkembangan pengungkapan kasus tersebut, Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz mengungkapkan bahwa dua orang telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan.

Penelusuran dugaan penyimpangan bantuan alsintan juga dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Sidrap dan Gowa.

Mentan Amran turut meminta agar 85 unit traktor yang diduga bermasalah ditelusuri. Apabila terbukti terjadi penyimpangan, traktor tersebut diminta untuk ditarik kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Harmin Thomaru menilai pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan bantuan pertanian.

Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku yang telah diamankan, tetapi menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain secara profesional dan transparan.

“Jangan hanya berhenti pada pelaku yang ditemukan saat ini. Jika ada pihak lain yang terlibat, harus ditelusuri sampai tuntas. Siapa pun orangnya, kalau terbukti menyalahgunakan bantuan pemerintah, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Harmin.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Mentan Amran juga memeriksa langsung kondisi tanaman padi dan berdialog dengan petani mengenai produktivitas pertanian, pupuk, alsintan, serta harga gabah.

Di lokasi persawahan, Amran menyebut hasil panen dapat mencapai sekitar 12 ton per hektare. Ia juga menyampaikan bahwa produktivitas padi nasional mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar 5 ton menjadi 6 ton per hektare.

Menurut Amran, peningkatan produksi pertanian harus terus didorong untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Harmin menilai capaian produktivitas tersebut harus dibarengi dengan pemerataan fasilitas pertanian. Sebab, peningkatan hasil pertanian tidak akan berjalan maksimal apabila petani kesulitan mendapatkan akses terhadap alsintan dan sarana produksi lainnya.

Lebih lanjut, Ketua SMSI Maros tersebut berharap kasus dugaan mafia alsintan menjadi momentum pembenahan tata kelola bantuan pertanian, mulai dari proses pengadaan, distribusi hingga pemanfaatannya di tingkat kelompok tani.

Ia menginginkan agar ke depan tidak ada lagi permainan oknum yang memanfaatkan program pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, mengingat masih banyak petani di pelosok desa yang membutuhkan bantuan traktor dan peralatan pertanian lainnya.

“Harapan kami, dengan adanya pengungkapan kasus ini, ke depan tidak ada lagi permainan atau praktik-praktik yang merugikan petani di lingkungan pertanian. Semua petani harus mendapatkan kesempatan yang sama dan merasakan pemerataan bantuan alsintan secara adil,” ungkapnya.

Harmin juga mengingatkan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kelompok penerima bantuan sehingga distribusi benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan, sementara fasilitas negara diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.

Ia menegaskan SMSI Maros mendukung langkah Kementerian Pertanian bersama TNI dan Polri dalam menyelamatkan aset negara serta memberantas segala bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat petani.

Harmin berharap pengusutan dugaan mafia alsintan tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh program bantuan pertanian di berbagai daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana petani sebagai penerima manfaat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Bantuan negara harus sampai kepada yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Kami berharap pengusutan ini menjadi efek jera agar ke depan sektor pertanian semakin bersih, transparan, dan berkeadilan,” tutup Harmin.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari keadilan distribusi bantuan dan kesejahteraan petani.

Dengan demikian, pemberantasan dugaan mafia alsintan diharapkan menjadi langkah nyata untuk membangun sektor pertanian yang bersih, profesional, transparan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. (Ikbal Nakku)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *