Empat Desa di Woha Sepakati Perdamaian, Bupati Bima Ajak Warga Akhiri Konflik dan Perkuat Persaudaraan
Bupati Bima, Ady Mahyudi, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat dari keempat desa untuk menghentikan segala bentuk permusuhan, ancaman, intimidasi, dan provokasi yang berpotensi kembali memicu konflik.
Ia menegaskan, perbedaan batas wilayah administrasi desa tidak seharusnya menjadi alasan untuk merusak hubungan persaudaraan yang telah terjalin selama ini.
“Perbedaan batas wilayah desa jangan sampai menjadi penghalang hubungan persaudaraan antarmasyarakat. Mari kita akhiri permusuhan dan kembali memperkuat kebersamaan melalui semangat gotong royong,” tegas Ady Mahyudi.
Menurutnya, perdamaian harus dibangun atas kesadaran bersama dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda diharapkan menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan dan memberikan pemahaman kepada generasi muda.
Bupati juga mengingatkan agar energi dan potensi generasi muda diarahkan pada kegiatan produktif serta pembangunan desa, bukan terlibat dalam konflik yang dapat merugikan masa depan mereka.
Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Danyon Brimob Polda NTB, Camat Woha Irfan, S.Sos., unsur Muspika, para kepala desa, ketua BPD, serta tokoh masyarakat dan pemuda dari empat desa tersebut, Bupati menekankan bahwa keamanan dan perdamaian bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan.
“Menjaga keamanan dan perdamaian merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Saya berharap islah ini menjadi perdamaian permanen yang diwariskan kepada generasi mendatang, bukan dendam dan permusuhan, melainkan persaudaraan dan kebersamaan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan, turut mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Terlebih, saat ini memasuki musim penghujan yang menjadi momentum penting bagi para petani untuk memulai aktivitas pertanian.
Ia berharap masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari, khususnya aktivitas pertanian, dengan aman, tenang, dan tanpa dibayangi perselisihan.

Pemerintah Kabupaten Bima juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan saung di areal persawahan milik warga. Saat ini, proses penyelesaian administrasi terkait pemberian ganti rugi tersebut tengah dilakukan.
Di sisi keamanan, Kapolres Bima AKBP Muhamad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
Ia meminta masing-masing pihak menyosialisasikan kembali isi kesepakatan islah kepada seluruh masyarakat agar dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.
Menurutnya, sosialisasi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum apabila terdapat pihak yang melanggar komitmen perdamaian yang telah disepakati bersama.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Bima akan menempatkan personel kepolisian di wilayah perbatasan Desa Kalampa dan Desa Dadibou. Penempatan personel tersebut bertujuan mencegah potensi gesekan, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kapolres juga mengimbau masyarakat agar setiap persoalan atau perselisihan disampaikan kepada pihak kepolisian untuk dicarikan penyelesaian melalui mekanisme yang tepat.
Ia mengingatkan warga agar tidak melakukan aksi pemblokiran jalan karena dapat mengganggu mobilitas, menghambat aktivitas masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan naskah kesepakatan perdamaian oleh para kepala desa, ketua BPD, serta tokoh masyarakat dari Desa Dadibou, Kalampa, Risa, dan Samili.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun kembali hubungan sosial yang harmonis, sekaligus memastikan konflik tidak kembali terjadi di wilayah Kecamatan Woha.
Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut demi terciptanya situasi Kabupaten Bima yang aman, damai, dan kondusif. (Tim.gtva)
