Susi Pudjiastuti Walk Out dari Rapat KJA di Pangandaran, Gubernur Jabar Dukung Evaluasi Izin

Pangandaran, global aktual – Rekaman video yang memperlihatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, walk out dari rapat pembahasan keramba jaring apung (KJA) di Pangandaran, Jawa Barat, viral di media sosial. Susi mengaku keberatan dengan keberadaan izin KJA di kawasan tersebut dan menyebut kebijakan itu sebagai “gila” karena dinilai bertentangan dengan karakter daerah yang berorientasi pada pariwisata.

Susi menegaskan, KJA tidak seharusnya diizinkan di wilayah perairan Pangandaran yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Menurutnya, keberadaan keramba akan merusak ekosistem laut dan mengganggu daya tarik wisata. “Pangandaran itu bukan tempat untuk KJA,” tegas Susi. Ia bahkan mengaku telah melaporkan masalah ini secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

Menanggapi sikap tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sepakat dengan pandangan Susi Pudjiastuti. Ia menilai alasan Susi terkait ekosistem dan konservasi sejalan dengan visinya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempertahankan identitas Pangandaran sebagai daerah pariwisata.

“Oh iya, Bu Susi itu dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi selaras dengan apa yang saya pikirkan,” ujar Dedi di Bandung, Belum Lama Ini.

Dedi menegaskan, Pangandaran memiliki “basic” pariwisata yang harus dihormati semua pihak. Oleh karena itu, ia meminta kegiatan budidaya perikanan, termasuk KJA, dialihkan ke wilayah lain yang lebih sesuai. “Kalau budidaya, sebaiknya dilakukan di tempat lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dedi memastikan akan mengevaluasi seluruh izin KJA yang sudah terbit. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prinsip ekosistem lingkungan dan keberlanjutan kawasan, ia berjanji akan mengambil tindakan tegas.

“Saya termasuk yang akan mengevaluasi. Kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekosistem lingkungan dan keberlanjutan kawasan Pangandaran yang sudah tumbuh menjadi kawasan wisata, tentu akan kami tindak,” kata Dedi.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut benturan antara kepentingan ekonomi sektor budidaya perikanan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan dan citra pariwisata Pangandaran. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diharapkan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak. (Jok***)