NTB Perkuat Peran KPH untuk Atasi Krisis Lahan Kritis dan Deforestasi

Dompu, global aktual – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah penanganan krisis lahan kritis dan deforestasi dengan menggenjot peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan konservasi. Langkah strategis ini kembali ditegaskan dalam kegiatan Safari Menanam Pohon yang digelar Balai KPH Maria Donggo Masa bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB di Kelurahan Lampe, Kota Bima.

Safari menanam pohon dilaksanakan pada Jumat, 5 Desember 2025, di wilayah Kota Bima sebagai bagian dari program pemulihan lingkungan NTB.

Kegiatan ini digagas oleh Balai KPH Maria Donggo Masa bersama DLHK NTB, dan melibatkan masyarakat setempat serta kelompok tani hutan.

Plt Kepala DLHK NTB, Ir. Ahmadi, mengungkapkan bahwa NTB masih menghadapi persoalan berat dalam tata kelola lingkungan, terutama luasnya lahan kritis yang mencapai 578.645 hektare. Kabupaten Bima tercatat sebagai daerah dengan lahan kritis terluas, sementara Sumbawa menempati posisi tertinggi untuk kategori di luar kawasan hutan.

Luas hutan primer NTB mencapai 304.383 hektare dan hutan sekunder 542.591 hektare, yang berperan penting sebagai penyangga air, iklim, serta sumber ekonomi hijau bagi masyarakat.

“KPH berada di garis depan pengelolaan hutan, bukan hanya menjaga kawasan tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi hijau. Potensi hasil hutan bukan kayu seperti madu, rotan, bambu, kopi, hingga ekowisata dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat tanpa merusak hutan,” ujar Ahmadi.

Tekanan terhadap kawasan hutan dipicu oleh perambahan, pola kelola lahan yang tidak konservatif, dan dampak perubahan iklim. Ahmadi menilai bahwa KPH perlu diperkuat dari aspek teknis hingga manajerial untuk menghadapi dinamika tersebut.

“KPH harus bergerak dengan pendekatan baru. Tantangan perubahan iklim, kebakaran hutan, hingga tekanan ekonomi desa hutan membutuhkan pengelolaan yang lebih responsif,” jelasnya.

Melalui penyusunan Renstra DLHK NTB 2025–2029, pemerintah menempatkan KPH sebagai pusat inovasi konservasi dan pengembangan ekonomi hijau. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

• Pengembangan HHBK melalui pendampingan intensif kepada Kelompok Tani Hutan (KTH).
• Penguatan ekowisata di kawasan hutan yang memiliki keunikan flora dan fauna.
• Penerapan agroforestry pada lahan kering—yang mencapai 80 persen wilayah NTB—untuk memulihkan tanah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
• Program rehabilitasi dan patroli hutan berbasis data.
• Perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha.
• Pengembangan skema pendanaan lingkungan agar pemulihan kawasan terdegradasi berjalan lebih cepat.

Serangkaian langkah tersebut diharapkan memperkuat posisi NTB dalam membangun sektor kehutanan yang produktif dan berkelanjutan. Pemerintah bertekad menjadikan KPH sebagai pusat inovasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

“Kami ingin memastikan hutan NTB dikelola secara lebih kokoh, inklusif, dan berkelanjutan.” pungkas Ahmadi. (Nasaruddin Pers)