HNSI Pangandaran Desak Perairan Terdampak Tumpahan Batu Bara Ditutup Sementara hingga Hasil Uji Laboratorium Keluar
PANGANDARAN, global aktual – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera menetapkan kawasan perairan yang terdampak insiden tongkang pengangkut batu bara sebagai wilayah tertutup sementara bagi seluruh aktivitas pemanfaatan laut.
Desakan tersebut disampaikan H. Jeje Wiradinata usai menghadiri rapat bersama DPRD Kabupaten Pangandaran pada Senin (22/06/2026), yang membahas dampak insiden tongkang bermuatan batu bara yang kandas di perairan Pangandaran.
Menurut Jeje, langkah penutupan sementara perlu dilakukan karena material batu bara berpotensi mengandung unsur berbahaya yang dapat mencemari lingkungan laut. Ia menilai hingga satu pekan pascakejadian belum terlihat langkah konkret yang memadai untuk melindungi masyarakat pesisir dan ekosistem laut.
“Saya berterima kasih kepada DPRD yang telah mengundang HNSI dalam pembahasan ini. Sejak kejadian berlangsung sekitar satu minggu lalu, kami sudah menyampaikan berbagai masukan. Namun sampai hari ini belum ada langkah yang benar-benar tegas terkait pengamanan wilayah perairan terdampak,” ujarnya.
Jeje menjelaskan, selama hasil penelitian dan pengujian laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Barat maupun instansi terkait lainnya belum keluar, aktivitas penangkapan ikan dan pengambilan air laut untuk kebutuhan budidaya seharusnya dihentikan sementara.
Ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus diutamakan mengingat kawasan yang terdampak merupakan wilayah perairan yang memiliki nilai ekologis penting serta berada di sekitar kawasan konservasi.
“Seharusnya sejak awal area tersebut dinyatakan sebagai perairan tertutup. Tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan maupun pengambilan air laut untuk budidaya sampai ada kepastian hasil pemeriksaan dari laboratorium,” tegasnya.
Selain meminta penutupan sementara, Jeje juga menyoroti perlunya kompensasi bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari laut. Menurutnya, nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir yang terdampak penghentian aktivitas harus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau aktivitas laut dihentikan demi keselamatan lingkungan dan masyarakat, maka harus ada kompensasi bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama masa penghentian tersebut,” katanya.
Dalam rapat tersebut, HNSI juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap aspek kelaikan kapal pengangkut material berisiko tinggi, termasuk batu bara yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila terjadi kecelakaan.
Jeje menilai perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan insiden tersebut. Menurutnya, dugaan sementara lebih mengarah pada faktor internal kapal dibandingkan faktor cuaca atau gelombang laut, mengingat kapal-kapal lain yang berada di kawasan yang sama tidak mengalami kejadian serupa.
“Hasil investigasi tentu menjadi kewenangan pihak berwenang. Namun ke depan, standar kelaikan kapal yang mengangkut material berpotensi mencemari lingkungan harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ungkapnya.
HNSI berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi lingkungan hidup segera mengambil langkah tegas berdasarkan hasil investigasi dan uji laboratorium yang sedang dilakukan, sehingga kepastian keamanan lingkungan laut Pangandaran dapat segera diketahui oleh masyarakat.
Sementara itu, masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan masih menunggu hasil resmi pemeriksaan kualitas perairan yang saat ini tengah dilakukan oleh tim dari DLHK Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup. (Hrs)
About The Author
