BI Kediri Pilih Ciamis Jadi Lokasi Capacity Building, Sekda Ungkap Kunci Keberhasilan Digitalisasi Daerah
CIAMIS, globalaktual.my – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah, khususnya pada sektor pengelolaan keuangan dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, menarik perhatian perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Jawa Timur.
Kabupaten Ciamis bahkan dijadikan lokasi kegiatan Capacity Building & Replikasi Best Practice sebagai sarana pembelajaran, diskusi, serta pertukaran pengalaman mengenai keberhasilan penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi, M.T., mengungkapkan bahwa ketertarikan perwakilan BI Kediri untuk datang ke Ciamis dilatarbelakangi sejumlah capaian daerah tersebut dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
“Mereka datang ke Ciamis karena melihat beberapa prestasi yang telah diraih Kabupaten Ciamis di bidang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Mereka ingin berdiskusi dan mengetahui bagaimana Ciamis bisa mencapai perkembangan seperti sekarang,” ungkap Andang.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen kepala daerah, dukungan seluruh jajaran pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam membangun ekosistem transaksi digital.
Ia menyebutkan, salah satu faktor pendukungnya adalah semangat kebersamaan yang dibangun melalui tagline daerah serta komitmen Bupati Ciamis dalam mengembangkan digitalisasi pemerintahan.
“Pertama, kita memiliki tagline ‘Ciamis Ngebangun’. Kedua, Alhamdulillah, Bapak Bupati memiliki komitmen untuk terus mengembangkan digitalisasi daerah. Komitmen tersebut kemudian kami tindak lanjuti melalui berbagai program, dan ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat,” jelasnya.
Andang menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Menurutnya, digitalisasi tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan penerimaan dan keterlibatan masyarakat agar sistem pembayaran digital dapat diterapkan secara luas dalam berbagai aktivitas pelayanan maupun transaksi pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan Capacity Building & Replikasi Best Practice tersebut diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman antara Kabupaten Ciamis dan sejumlah kabupaten/kota di wilayah Kediri, Jawa Timur.
Melalui forum tersebut, masing-masing daerah dapat saling mempelajari strategi, inovasi, serta langkah konkret dalam mempercepat pengendalian dan perluasan digitalisasi daerah.
“Harapan kami, kegiatan ini menjadi ajang sharing session antara Kabupaten Ciamis dengan beberapa kabupaten/kota di Kediri. Kita bisa saling berbagi pengalaman mengenai bagaimana mempercepat digitalisasi daerah, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Ia juga menekankan bahwa penerapan transaksi digital memiliki manfaat strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan sistem pembayaran elektronik, setiap transaksi diharapkan dapat tercatat secara lebih tertib, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
Selain itu, sistem digital memungkinkan penerimaan daerah masuk secara langsung ke kas daerah tanpa harus melalui perantara atau pengumpul pembayaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat percaya bahwa tidak terjadi kebocoran. Dari sisi efektivitas juga lebih baik karena prosesnya lebih cepat, uang yang dibayarkan bisa langsung masuk ke kas daerah, tidak perlu melalui pengumpul terlebih dahulu,” tegas Andang.
Menurutnya, kecepatan proses transaksi dan kepastian pencatatan penerimaan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan menjadi instrumen untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, mengoptimalkan penerimaan daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Sebaliknya, Ciamis juga diharapkan memperoleh masukan serta inovasi baru dari daerah peserta untuk terus menyempurnakan pelaksanaan digitalisasi.
Komitmen kolaborasi dan pertukaran pengetahuan tersebut diharapkan mampu memperkuat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan PAD, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. (RIS)