Puluhan PPPK di Dompu Diduga Gunakan Ijazah Bermasalah, LSM Rumah Demokrasi Desak Pemda Lakukan Verifikasi
Sedikitnya puluhan tenaga pendidik berstatus PPPK penuh waktu maupun paruh waktu diduga menggunakan ijazah yang dipersoalkan keabsahan dan legalitas penerbitannya. Dugaan tersebut mencuat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Demokrasi melakukan penelusuran terhadap sejumlah dokumen pendidikan yang digunakan para tenaga pendidik tersebut.
Aktivis LSM Rumah Demokrasi berinisial J mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) serta basis data LLDIKTI Wilayah VII, pihaknya tidak menemukan kecocokan data sejumlah ijazah yang diperiksa.
“Kami sudah cek di PDDikti, tetapi tidak ditemukan catatan apa pun terkait puluhan oknum pemilik ijazah itu,” ungkap J kepada TamboraPress, Kamis (12/11/2026).
Menurut J, ijazah yang menjadi objek penelusuran tersebut diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya, Jawa Timur. Perguruan tinggi tersebut diketahui pernah membuka program perkuliahan jarak jauh di wilayah Kabupaten Bima melalui kerja sama dengan Yayasan UBS.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerja sama antara Yayasan UBS Kabupaten Bima dan Universitas Tritunggal Surabaya dilakukan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sekitar Maret 2010.
Program perkuliahan tersebut disebut menjaring mahasiswa dari kalangan tenaga pendidik maupun masyarakat umum di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, termasuk Kecamatan Pekat, hingga Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, proses wisuda dan penerbitan ratusan ijazah disebut telah berlangsung sejak 2009
Persoalan legalitas penyelenggaraan pendidikan melalui program tersebut bukan kali pertama menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara terkait penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin resmi pemerintah sebelumnya pernah diproses melalui jalur hukum.
Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Putusan Nomor 210/Pid.B/2011/PN.RBI tertanggal 16 Juni 2011, pernah menjatuhkan putusan pidana terhadap pengelola yayasan berinisial S terkait penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin resmi pemerintah.
Selain itu, pada 2012, Pengadilan Negeri Waingapu, Nusa Tenggara Timur, melalui Putusan Nomor 139/Pid.B/2012/PN.WNP, juga menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda terhadap dua orang pengguna ijazah asal Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima yang menggunakan dokumen pendidikan dari program kelas jarak jauh tersebut saat mengikuti seleksi CPNS.
Dalam perkara tersebut, ijazah yang digunakan dinyatakan tidak sah berdasarkan keterangan Kopertis Wilayah VII.
Catatan lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai pencabutan izin dan penutupan Universitas Tritunggal Surabaya pada kisaran 2015–2016. Bahkan, terdapat laporan mengenai sejumlah ijazah terbitan 2009 hingga 2017 yang mencantumkan tanda tangan rektor yang diduga telah meninggal dunia pada 2007.
Meski demikian, berbagai informasi dan temuan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh instansi berwenang untuk memastikan status hukum serta keabsahan masing-masing dokumen ijazah yang digunakan.
J menyebutkan, jumlah tenaga pendidik berstatus PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang diduga berkaitan dengan persoalan ijazah tersebut mencapai lebih dari 20 orang, khususnya di wilayah Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.
Menurutnya, persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti karena menyangkut persyaratan administrasi pendidikan yang digunakan dalam proses seleksi hingga pengangkatan ASN PPPK.
Sebagai tindak lanjut atas hasil penelusuran tersebut, J bersama sejumlah rekannya dari LSM Rumah Demokrasi mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Dompu pada Selasa (10/11/2026).
Kedatangan mereka bertujuan meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan serta verifikasi terhadap ijazah yang digunakan oleh para ASN PPPK yang diduga terkait dengan persoalan tersebut.
“Iya, betul. Dua hari lalu kami sudah menghadap ke BKD dan PSDM, meminta untuk diperiksa,” tegas J.
LSM Rumah Demokrasi berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan temuan tersebut dan segera melakukan penelusuran secara menyeluruh. Verifikasi dinilai penting untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan pengangkatan ASN PPPK benar-benar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada BKD dan PSDM Kabupaten Dompu serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dompu.
Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai mekanisme pemeriksaan ijazah dalam proses seleksi PPPK, tindak lanjut atas laporan LSM Rumah Demokrasi, serta kepastian apakah pemerintah daerah telah menerima dan memproses pengaduan tersebut.
Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan penggunaan ijazah bermasalah terhadap para PPPK tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi yang berwenang. (Tim GTVA)