Freedom Gelar Aksi di DPRD Dompu, Desak Pansus Usut Pengangkatan 108 PPPK Paruh Waktu
Dalam aksinya, massa meminta Ketua DPRD bersama 29 anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pengangkatan tersebut. Mereka menilai keterbukaan informasi mengenai identitas dan mekanisme pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu perlu dilakukan untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhaimin Muma, dalam orasinya menegaskan bahwa pembentukan Pansus menjadi salah satu langkah yang harus segera diambil DPRD untuk menelusuri dugaan adanya pihak-pihak yang memperoleh pengangkatan melalui jalur yang tidak semestinya.
“Kami menuntut Ketua DPRD Kabupaten Dompu segera membentuk Pansus PPPK Paruh Waktu. Kami menduga ada oknum-oknum siluman yang masuk melalui jalur khusus. Kami juga meminta agar dilaksanakan RDPU untuk membuka secara transparan nama-nama 108 orang yang dilantik kemarin,” tegas Muhaimin.
Tidak hanya meminta pembentukan Pansus, Freedom juga mendesak DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan instansi terkait, khususnya Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Dompu.
Melalui forum tersebut, massa menginginkan adanya penjelasan terbuka mengenai daftar nama penerima pengangkatan, tahapan seleksi, hingga landasan administrasi yang digunakan dalam proses penetapan 108 PPPK Paruh Waktu tersebut.
Ketegangan sempat mewarnai jalannya demonstrasi ketika sejumlah peserta aksi berupaya memasuki Gedung DPRD untuk menemui pimpinan legislatif. Situasi tersebut memicu aksi saling dorong antara massa dengan petugas pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian.
Setelah sempat diwarnai ketegangan, massa akhirnya berhasil masuk ke lingkungan Gedung DPRD. Namun, keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD tidak terealisasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan saat aksi, Ketua DPRD dan Ketua Komisi I sedang berada di luar daerah.
Sementara itu, berdasarkan pantauan media ini di lokasi, tidak terlihat anggota DPRD berada di tempat untuk menerima langsung aspirasi para demonstran. Kondisi tersebut membuat massa belum memperoleh tanggapan secara langsung dari pihak legislatif terkait tuntutan yang disampaikan.
Freedom menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan menerima aspirasi masyarakat. Mereka meminta DPRD menggunakan kewenangan pengawasannya untuk memastikan proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu berlangsung sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi massa aksi, keterbukaan data 108 PPPK Paruh Waktu menjadi hal mendasar yang harus segera dipenuhi. Mereka berharap DPRD dan BKD dan PSDM memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ketua DPRD maupun BKD dan PSDM Kabupaten Dompu mengenai tuntutan pembentukan Pansus serta dugaan penyimpangan dalam proses pengangkatan 108 PPPK Paruh Waktu tersebut.
Perlu ditegaskan, dugaan yang disampaikan massa aksi masih merupakan aspirasi dan tudingan yang perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan serta penjelasan dari instansi berwenang. (nsr.gtva)
