Utama

Proyek Pembangunan di Gedung DPRD Takalar Disorot, Warga Minta BPK Turun Lakukan Pemeriksaan

TAKALAR, globalaktual.my – Pembangunan proyek di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang diduga dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan tersebut memunculkan pertanyaan terkait pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pembangunan.

Sorotan itu disampaikan salah seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya saat memberikan keterangan pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 13.00 WITA, di Kantor DPRD Kabupaten Takalar.

Menurut sumber tersebut, kondisi pembangunan yang diduga dikerjakan asal jadi perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Ia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun langsung untuk melihat kondisi fisik pekerjaan sekaligus melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

“Kami berharap tim pemeriksa BPK dapat turun langsung melihat kondisi pembangunan proyek di Gedung DPRD Kabupaten Takalar. Jika memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, harus ada pemeriksaan dan tindak lanjut,” ungkap sumber tersebut.

Ia juga meminta Ketua DPRD Kabupaten Takalar serta Sekretariat DPRD sebagai pihak terkait agar tidak mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, gedung DPRD merupakan fasilitas publik sekaligus tempat para wakil rakyat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, kualitas pembangunan maupun penggunaan anggaran untuk fasilitas tersebut dinilai harus menjadi perhatian bersama. Pekerjaan konstruksi di lingkungan lembaga pemerintahan semestinya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, perencanaan, serta ketentuan yang berlaku.

Sumber tersebut berharap pihak DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar segera mengambil langkah untuk memastikan kondisi pekerjaan di lapangan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, diharapkan dilakukan evaluasi dan perbaikan sesuai aturan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Ketua DPRD maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar mengenai dugaan kualitas pekerjaan proyek tersebut. Belum diketahui pula nilai anggaran, nama pelaksana, maupun hasil pemeriksaan teknis terhadap pembangunan yang menjadi sorotan.

Oleh sebab itu, klarifikasi dari pihak pelaksana kegiatan dan instansi terkait diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang. Dugaan pekerjaan asal jadi tersebut juga perlu dibuktikan melalui pemeriksaan fisik dan dokumen pekerjaan oleh pihak yang berwenang.  (Ikbal Nakku)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *