Pengelola WC Umum Pangandaran Bantah Tudingan ‘ATM Liar’
Pangandaran, global aktual – Sejumlah warga lokal yang selama ini mengelola fasilitas WC umum di kawasan wisata Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, angkat bicara terkait tudingan miring yang menyebut aktivitas mereka sebagai bentuk pungutan liar atau “ATM liar”. Melalui klarifikasi terbuka, Yoyon perwakilan pengelola menegaskan bahwa pengelolaan ini murni bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan wisata, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.
Isu ini mencuat setelah beredar komentar dan informasi di media sosial yang menuding pengelolaan WC umum di kawasan wisata dilakukan secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Istilah “ATM liar” digunakan oleh pihak tertentu untuk menggambarkan adanya dugaan pungutan di luar mekanisme resmi pemerintah daerah. Tuduhan ini memicu respons publik, termasuk wisatawan dan pelaku usaha di sekitar pantai.
Menyikapi hal tersebut, para pengelola merasa perlu meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan citra pariwisata Pangandaran.
Salah satu perwakilan pengelola menjelaskan bahwa fasilitas WC umum yang mereka kelola dulunya pernah terbengkalai karena minimnya perawatan. Hal ini berdampak pada kenyamanan wisatawan, bahkan memicu keluhan di media sosial.
“Kami mengelola ini atas dasar kesadaran sebagai warga lokal. Kalau tidak kami urus, fasilitas ini akan kotor, rusak, dan tidak layak pakai. Akhirnya wisatawan yang rugi,” ujar Yoyon, Jumat (8/8/2025).
Pengelolaan dilakukan secara swadaya oleh warga setempat, tanpa memungut tarif resmi. Kotak sumbangan atau “kencleng” yang ada di depan pintu hanya berfungsi sebagai tempat donasi sukarela dari pengunjung.
“Tidak ada unsur paksaan. Kalau ada yang mau nyumbang, kami terima. Kalau tidak, juga tidak masalah. Uang yang masuk digunakan untuk bayar listrik, beli air, beli sabun, dan melakukan perbaikan kecil,” jelasnya.
Pengelola juga membantah tuduhan bahwa limbah WC umum dibuang ke laut dan mencemari lingkungan. Menurut mereka, seluruh fasilitas telah dilengkapi sistem biotank yang memenuhi standar teknis pengolahan limbah.
“Kami sangat menjaga kebersihan. Air limbah tidak dibuang sembarangan. Kami pastikan tidak ada pencemaran yang merusak ekosistem pantai,” tegas Yoyon.
Meski saat ini pengelolaan dilakukan secara swadaya, para pengelola menyatakan siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
“Kami justru berharap pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk fasilitas ini. Kalau dikelola DLHK, kebersihan akan lebih terjamin dan beban masyarakat akan berkurang,” ungkapnya.
Para pengelola berharap isu ini tidak berkembang menjadi fitnah yang merusak citra wisata Pangandaran. Mereka menegaskan tujuan utama dari pengelolaan ini adalah menjaga kenyamanan pengunjung agar tetap betah datang kembali.
“Kami hanya ingin menjaga Pangandaran tetap bersih dan nyaman untuk semua wisatawan. Tuduhan seperti ‘ATM liar’ itu tidak berdasar dan justru menyudutkan niat baik kami,” tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, warga berharap polemik yang sempat memanas di media sosial dapat mereda, dan perhatian semua pihak bisa kembali fokus pada upaya memajukan sektor pariwisata di Pangandaran. (Hrs)