Korcam SPPG Sadananya Siapkan Pilot Project Pelibatan BUMDes Dalam Program MBG
CIAMIS, globalaktual.my – Koordinator Kecamatan (Korcam) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Sadananya, Feby Adrian, tengah menyiapkan skema pilot project untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan sejumlah kebutuhan bahan pangan SPPG, Rabu (30/09/2026).
Program tersebut masih dalam tahap perencanaan dan persiapan, belum diterapkan secara penuh. Tahap awal yang direncanakan berupa pendataan dan validasi potensi komoditas BUMDes di delapan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sadananya.
Dalam skema yang sedang disiapkan, lima SPPG di wilayah tersebut nantinya direncanakan menggunakan bahan pangan yang dipasok BUMDes satu hari dalam sepekan. Sementara kebutuhan pada hari lainnya tetap dapat dipenuhi melalui mitra yang selama ini telah bekerja sama dengan masing-masing SPPG.
Feby menjelaskan, sebelum diterapkan, setiap BUMDes terlebih dahulu akan menyampaikan data mengenai komoditas yang tersedia kepada Korcam. Data tersebut kemudian akan diverifikasi untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian komoditas dengan kebutuhan SPPG.
“BUMDes mengajukan kepada Korcam, mereka punya komoditas apa saja di daerahnya. Nanti datanya disampaikan ke Korcam untuk divalidasi. Kalau memang benar dan sudah sesuai, akan diakomodir,” ujar Feby.
Menurut Feby, rencana tersebut juga memungkinkan terjadinya kerja sama lintas desa. Dengan demikian, SPPG tidak harus mengambil bahan pangan dari BUMDes yang berada di desa yang sama.
Sebagai contoh, apabila nantinya skema tersebut telah diterapkan, SPPG Mekarjadi dapat memperoleh komoditas dari BUMDes Sadananya maupun BUMDes desa lainnya, sepanjang komoditas tersebut telah melalui proses validasi dan memenuhi kebutuhan.
Feby mengatakan, tahapan validasi terhadap BUMDes, UMKM, maupun pelaku usaha lokal direncanakan berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2026.
Tahap tersebut menjadi bagian penting sebelum skema kerja sama antara SPPG dan BUMDes diterapkan. Artinya, belum seluruh BUMDes secara otomatis menjadi pemasok SPPG karena masih harus melalui proses pendataan dan validasi.
“Mulai Oktober sampai Desember ini mereka melakukan validasi terhadap pelaku UMKM atau pelaku usaha di kecamatan, sederhananya lewat BUMDes itu,” katanya.
Setelah tahapan persiapan dan validasi selesai, implementasi awal program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026. Adapun pada 2027, skema tersebut diharapkan dapat dikembangkan dan berjalan lebih optimal apabila pelaksanaan pilot project menunjukkan hasil yang baik.
Dengan demikian, rencana satu hari dalam sepekan untuk penggunaan produk BUMDes saat ini merupakan skema awal dalam pilot project, bukan ketentuan yang sudah berlaku secara penuh bagi seluruh SPPG di wilayah tersebut.
Feby juga membuka kemungkinan adanya penambahan porsi keterlibatan BUMDes apabila pelaksanaan tahap awal nantinya memberikan hasil positif.
Menurutnya, apabila penggunaan produk BUMDes selama satu hari dalam sepekan dapat berjalan baik, mendapat dukungan masyarakat, serta mampu memenuhi kebutuhan SPPG, maka pola tersebut dapat dievaluasi untuk kemungkinan pengembangan.
“Kalau dampaknya positif, sudah jalan dan terlihat bagus, dukungan dari masyarakat bagus, tentu bisa dikembangkan,” ujarnya.
Namun, keputusan mengenai penambahan porsi tersebut masih bergantung pada hasil pelaksanaan dan evaluasi program percontohan.
Feby menegaskan, keterlibatan BUMDes dalam rencana tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh mitra yang selama ini telah bekerja sama dengan SPPG.
Ia justru menginginkan adanya pembagian peran antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga keduanya dapat menjalankan fungsi masing-masing dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, keterlibatan BUMDes dengan SPPG nantinya dapat difokuskan pada komoditas tertentu, terutama produk yang berpotensi memperpendek rantai pasok.
“Keterlibatan BUMDes dengan SPPG itu hanya berkaitan dengan beberapa produk saja. Mayoritas tetap berjalan melalui mekanisme yang sudah ada,” jelasnya.
BUMDes juga tidak harus memproduksi seluruh kebutuhan secara mandiri. Menurut Feby, BUMDes dapat menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lain selama memiliki kejelasan dan mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
Dengan konsep tersebut, rencana pelibatan BUMDes di SPPG Sadananya saat ini masih berada pada tahap persiapan menuju pilot project, dengan validasi menjadi tahap awal yang dilakukan sebelum implementasi. Targetnya, skema tersebut mulai diterapkan pada akhir 2026 dan selanjutnya dievaluasi untuk pengembangan pada 2027. (RIS)