Bupati Dompu Komitmen Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Target Nol ATS NTB pada 2029
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Prime Park Mataram. Rakor diikuti Gubernur NTB, para bupati dan wali kota se-NTB, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB.
Selain membahas evaluasi penerapan SPM pendidikan dan strategi pencegahan ATS, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur NTB, bupati/wali kota, dan Kanwil Kemenag Provinsi NTB.
Dalam arahannya, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah harus diawali dengan pembenahan dan validasi data agar kebijakan serta bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah memfokuskan upaya pembersihan dan validasi data dasar ATS melalui metode random sampling. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Penanganan ATS harus dilakukan secara terpadu dan berbasis data yang akurat. Kita perlu memperbaiki data secara presisi, termasuk melalui verifikasi lapangan dan pemanfaatan dashboard pendidikan, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar menggunakan pendekatan umum,” tegasnya.
Gubernur mengungkapkan, berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB dan laporan terpadu, jumlah anak tidak sekolah di NTB diperkirakan masih mencapai 70.000 hingga 73.000 anak.
Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena membutuhkan penanganan menyeluruh melalui penguatan sistem pendidikan dan kolaborasi lintas sektor.
Ia berharap keterlibatan seluruh kepala daerah dalam rakor tersebut dapat memperkuat sinergi untuk menekan angka ATS sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan angka anak tidak sekolah dapat ditekan hingga mencapai nol persen pada 2029.
Senada dengan Gubernur NTB, Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dan pencegahan anak tidak sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh kepala daerah di NTB.
Menurutnya, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang intensif serta terintegrasi agar berbagai persoalan pendidikan dapat ditangani secara efektif.
“Persoalan SPM pendidikan dan pencegahan anak tidak sekolah merupakan kerja kolektif seluruh kepala daerah. Sinergitas dan kolaborasi yang intensif akan terus kami lakukan agar IPM NTB semakin meningkat dan target bebas ATS pada 2029 dapat tercapai. Ini menjadi komitmen kami,” ujar Bambang Firdaus.
Lebih lanjut, Bupati Dompu menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada sektor ekonomi, budaya, sosial, dan infrastruktur. Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan, harus menjadi prioritas utama.
Ia menilai kualitas pendidik, baik guru maupun tenaga kependidikan, memiliki peran strategis dalam menentukan mutu pendidikan dan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.
“Pembangunan ekonomi, budaya, sosial, dan infrastruktur memang penting. Namun, yang jauh lebih penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Dompu akan terus melakukan evaluasi serta menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Dompu sekaligus mendukung pencapaian target Provinsi NTB dalam menuntaskan persoalan anak tidak sekolah pada 2029.
Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan secara layak dan berkelanjutan. (nsr.gtva)