TRINUSA Desak Komisi Pemberantasan Korupsi Usut Dugaan Korupsi, Bandung Raya Disebut Masuk Fase Darurat Kepemimpinan
Bandung, global aktual – Situasi di wilayah Bandung Raya memanas menyusul meningkatnya kritik publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TRINUSA menilai kawasan tersebut tengah berada dalam kondisi “darurat kepemimpinan” akibat berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan.
Pernyataan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa Dewan Pimpinan Nasional (DPN) TRINUSA di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (21/4/2026). Dalam aksi tersebut, TRINUSA mendesak lembaga antirasuah segera turun tangan menyelidiki sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi di wilayah Bandung Raya.
Koordinator Wilayah Bandung Raya TRINUSA, Rohman Budiman, menyatakan kondisi pemerintahan saat ini memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Ia menilai lemahnya transparansi dan lambannya penanganan sejumlah kasus menjadi indikator utama krisis kepemimpinan.
“Bandung Raya hari ini tidak baik-baik saja. Banyak persoalan yang tidak ditangani secara serius, bahkan cenderung dibiarkan,” ujarnya dalam orasi di hadapan massa aksi.
TRINUSA menyoroti beberapa kasus yang dinilai berjalan di tempat, termasuk dugaan keterlibatan pejabat publik dalam praktik korupsi serta isu jual beli jabatan yang disebut melibatkan pihak berinisial AW. Menurut mereka, lambannya perkembangan penanganan kasus tersebut menimbulkan kecurigaan publik.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah di Kota Bandung kembali diangkat sebagai simbol kegagalan tata kelola pemerintahan. TRINUSA menilai krisis yang terus berulang mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi kebijakan.
Sorotan juga diarahkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan kontribusi dari para Ketua RW. TRINUSA meminta agar aliran dana tersebut dibuka secara jelas kepada publik.
Di wilayah Kabupaten Bandung, TRINUSA mengungkap dugaan pembiaran pelanggaran tata ruang, khususnya terkait operasional sejumlah kafe di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tanpa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meski telah dibahas dalam forum resmi DPRD, hingga kini belum terlihat langkah penindakan yang tegas.
Tak hanya itu, TRINUSA juga mencurigai adanya penyimpangan dalam sejumlah proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung. Dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis menjadi dasar desakan audit menyeluruh.
Atas berbagai temuan tersebut, TRINUSA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera melakukan audit dan investigasi secara komprehensif.
Mereka menegaskan bahwa langkah tegas diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Aksi tersebut menjadi bagian dari gelombang tekanan masyarakat sipil terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. TRINUSA menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus hingga ada kejelasan hukum.
Jika tidak ada langkah konkret, mereka memperingatkan potensi meningkatnya krisis kepercayaan publik yang dapat berujung pada gelombang protes yang lebih luas.
Dengan meningkatnya sorotan terhadap dugaan penyimpangan dan lemahnya tata kelola, Bandung Raya kini berada dalam pengawasan ketat publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kebijakan. (Jok)