Revitalisasi SMP Islam ASB Miftahul Ulum Ciamis Disorot, Warga Pertanyakan Keterlibatan Masyarakat
CIAMIS, globalaktual.my – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Islam ASB Miftahul Ulum, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, mendapat perhatian dari warga sekitar. Perhatian tersebut terutama berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi, Rabu 07/10/2026).
Berdasarkan data program, SMP Islam ASB Miftahul Ulum memperoleh Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Program tersebut mencantumkan P2SP sebagai pelaksana, dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak 31 Juli hingga 28 November 2026. Anggaran kegiatan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp914.589.000.
Di lokasi kegiatan, terlihat sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk kebutuhan para pekerja, di antaranya bahan sayuran, gantungan handuk dan pakaian, serta hamparan karpet yang tampak digunakan sebagai tempat beristirahat.
Sementara itu, seorang warga sekitar yang meminta namanya tidak disebutkan menyampaikan bahwa dirinya mempertanyakan keterlibatan masyarakat setempat dalam pekerjaan tersebut.
Menurut warga tersebut, terdapat pekerja yang diduga berasal dari luar lingkungan sekitar. Namun, keterangan tersebut masih berupa informasi dari warga dan belum dapat dipastikan secara independen.
“Seharusnya masyarakat sekitar juga dilibatkan,” ujar warga tersebut.
Saat hendak dikonfirmasi mengenai pelaksanaan program revitalisasi, termasuk terkait keterlibatan tenaga kerja masyarakat sekitar, Kepala SMP Islam ASB Miftahul Ulum Cihaurbeuti, Fitri, tidak berada di tempat.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan dari pihak sekolah maupun P2SP mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan, asal tenaga kerja, serta keterlibatan masyarakat sekitar.
Dugaan mengenai tidak dilibatkannya masyarakat setempat masih memerlukan penjelasan dari pihak terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. (Hrs)